Fitra Minta Publik Awasi Pembahasan Anggaran di Tahun Politik
Senin, 07 Mei 2018 - 08:51 WIB
Fitra Minta Publik Awasi Pembahasan Anggaran di Tahun Politik
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini menangkap tangan anggota Komisi XI DPR. Penangkapan tersebut diduga terkait suap untuk memuluskan pembahasan APBN Perubahan 2018.
Menanggapi hal ini, Deputi Sekretaris Jenderl Forum Indonesia untuk Transparansi anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai peristiwa tersebut menunjukkan mafia anggaran masih ada.
Mafia ini disebutnya bekerja saat perencanaan anggaran dimulai."Pintu masuknya pada perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini adalah titik lemah karena usulan DAK dari daerah berupa proposal, bukan alokasi seperti DAU dan DBH (dana bagi hasil) yang sudah ada rumus keuangan negaranya," ujar Apung dalam siaran persnya, Senin (7/5/2018). (Baca juga: KPK Gelar OTT di Jakarta, 9 Ditangkap )
Terlebih, kata Apung, perencanaan pembahasan APBN Perubahan (APBNP) 2018 berada di tahun politik di mana, kecenderungan politikus mencari banyak modal untuk kampanye 2019 semakin terbuka. Sehingga bisa dikatakan APBN P 2018 dan APBN 2019 perlu diawasi lebih oleh masyarakat.
"Ke depan APBNP 2018 dan APBN 2019 perlu diawasi karena rawan ditahun politik. Bancakan APBN melalui meningkatnya anggaran Populis dan obral DAK menjadi titik rawan. Masyarakat dan KPK harus mengawasi dengan ekstra keras," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Deputi Sekretaris Jenderl Forum Indonesia untuk Transparansi anggaran (Fitra) Apung Widadi menilai peristiwa tersebut menunjukkan mafia anggaran masih ada.
Mafia ini disebutnya bekerja saat perencanaan anggaran dimulai."Pintu masuknya pada perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini adalah titik lemah karena usulan DAK dari daerah berupa proposal, bukan alokasi seperti DAU dan DBH (dana bagi hasil) yang sudah ada rumus keuangan negaranya," ujar Apung dalam siaran persnya, Senin (7/5/2018). (Baca juga: KPK Gelar OTT di Jakarta, 9 Ditangkap )
Terlebih, kata Apung, perencanaan pembahasan APBN Perubahan (APBNP) 2018 berada di tahun politik di mana, kecenderungan politikus mencari banyak modal untuk kampanye 2019 semakin terbuka. Sehingga bisa dikatakan APBN P 2018 dan APBN 2019 perlu diawasi lebih oleh masyarakat.
"Ke depan APBNP 2018 dan APBN 2019 perlu diawasi karena rawan ditahun politik. Bancakan APBN melalui meningkatnya anggaran Populis dan obral DAK menjadi titik rawan. Masyarakat dan KPK harus mengawasi dengan ekstra keras," tuturnya.
(dam)
