Fadli Zon Nilai Jusuf Kalla Lebih Cocok Jadi King Maker
Kamis, 03 Mei 2018 - 18:33 WIB
Fadli Zon Nilai Jusuf Kalla Lebih Cocok Jadi King Maker
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) lebih pantas mengambil peran dari balik layar (King Maker, red) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ketimbang kembali menjadi calon wakil presiden (Cawapres). Terlebih, kata Fadli, JK pun sudah menyatakan tidak berniat menjadi Cawapres di Pilpres mendatang.
"Dari wawancara Pak JK diwawancara mengatakan tidak mau, jadi akan mengurus cucu dan lain-lain begitu bahasanya. Saya kira Pak JK ini lebih cocok jadi king maker gitu yah," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Hal itu dikatakan Fadli menanggapi uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi masa jabatan Wapres dan presiden hanya dua periode ke Mahkamah Konstitusi. Dia menilai, pembatasan masa jabatan Wapres dan presiden di Undang-undang itu untuk memberikan kesempatan pada orang lain dalam konteks demokrasi.
"Saya kira Pak JK kan sudah mengatakan tidak akan maju," ungkap Legislator asal Bogor, Jawa Barat ini.
Dia pun mengingatkan agar jangan sampai karena kepentingan pragmatis, konstitusi dilanggar. "Saya mengatakan, kita enggak boleh bertentangan dengan Undang-undang, apalagi dengan konstitusi dan semangatnya," kata wakil ketua DPR itu.
Adapun para pemohon uji materi itu adalah Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan, Muhammad Hafidz. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-undang Pemilu.
"Dari wawancara Pak JK diwawancara mengatakan tidak mau, jadi akan mengurus cucu dan lain-lain begitu bahasanya. Saya kira Pak JK ini lebih cocok jadi king maker gitu yah," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Hal itu dikatakan Fadli menanggapi uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi masa jabatan Wapres dan presiden hanya dua periode ke Mahkamah Konstitusi. Dia menilai, pembatasan masa jabatan Wapres dan presiden di Undang-undang itu untuk memberikan kesempatan pada orang lain dalam konteks demokrasi.
"Saya kira Pak JK kan sudah mengatakan tidak akan maju," ungkap Legislator asal Bogor, Jawa Barat ini.
Dia pun mengingatkan agar jangan sampai karena kepentingan pragmatis, konstitusi dilanggar. "Saya mengatakan, kita enggak boleh bertentangan dengan Undang-undang, apalagi dengan konstitusi dan semangatnya," kata wakil ketua DPR itu.
Adapun para pemohon uji materi itu adalah Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan, Muhammad Hafidz. Mereka mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-undang Pemilu.
(pur)
