JK Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilpres, Gerindra Ikut Keberatan

JAKARTA - Partai Gerindra keberatan atas tudingan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu ikut campur dalam urusan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Gerindra menegaskan pertemuan Jokowi dengan ketua umum (ketum) parpol tidak melanggar undang-undang (UU) apa pun.

"Pertama disampaikan bahwa pertemuan ketum-ketum parpol itu adalah pertemuan silaturahmi halal bihalal partai koalisi pemerintah dan itu tidak ada aturan yang melarang bahwa partai koalisi pendukung pemerintah melakukan silaturahmi dan halal bihalal. Coba cek di undang-undangnya di mana atau aturannya di mana, kan enggak ada kan gitu loh," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2023) kemarin.



Dasco mengatakan, dalam pertemuan itu juga hanya membahas hal-hal terkait update politik. Tidak ada juga pengarahan dari presiden untuk membentuk koalisi atau arahan terkait pilpres.

"Itu pure silaturahmi dan membahas geopolitik update terakhir dan tantangan Indonesia, iya itu. Nah bahwa kemudian ada yang underestimate, saya justru mengimbau gitu kan, apa yang disampaikan, yang dikemukakan itu dipelajari dulu, dikaji dulu, apakah bener begitu," tegasnya.

Menurut Dasco, Partai Gerindra sebagai parpol koalisi pemerintah mengaku keberatan dengan tudingan itu karena merasa Jokowi tidak turut campur dalam urusan hak masing-masing parpol. Sehingga Gerindra pun bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2024.

"Partai Gerindra sebagai partai pendukung koalisi pemerintah itu juga berkeberatan soal itu, karena kan kalau terlalu dalam kan dia berarti Pak Presiden kan tidak netral dan mencampuri. Sampai saat ini, Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra melalui rapimnas itu tidak pernmah merasa dicampuri apalagi dicampuri terlalu dalam oleh Presiden," tegasnya.

Dasco menegaskan, sampai saat ini Prabowo yang dicapreskan oleh Partai Gerindra tidak pernah merasa dicampuri, apalagi dicampuri terlalu dalam oleh presiden. Jokowi tidak pernah mengarahkan Gerindra maupun Prabowo.



"Pak Presiden tidak pernah satupun menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi pendukung pemerintah misalnya Gerindra harus begini, Pak Prabowo harus begini tidak ada," ungkap Dasco.

Wakil Ketua DPR RI ini juga membantah jika Jokowi mengarahkan parpol pemerintah untuk mengusung capres tertentu. Begitu juga dengan cawapresnya, Gerindra diberi kebebasan untuk memutuskan cawapres pendamping Prabowo.

"Enggak ada (Jokowi mengarahkan pada capres tertentu), kalau memang begitu pak Prabowo dilarang maju ini enggak ada dilarang maju. Cawapresnya juga terserah mau pilih siapa kita karena kita juga sekarang ini sudah ada kesepakatan dengan PKB, ya kita dengan PKB juga lagi membicarakan soal cawapres tanpa intervensi dari pemerintah atau dari presiden," tandas Dasco.