May Day 2018, KSBSI Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Pro Buruh

JAKARTA - Sejumlah organisasi buruh merayakan Hari Buruh Sedunia alias May Day hari ini. Salah satunya Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wilayah Jakarta.

Mereka membawa buruh sekitar 2.000 anggotanya untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah tuntutan mereka sampaikan.

Ketua KSBSI Wilayah Jakarta, Dwi Harto mengatakan bahwa hingga kini masih banyak persoalan perburuhan yang sifatnya normatif yang tidak dijalankan oleh para pengusaha dzalim. Tak hanya itu, diperparah dengan sejumlah kebijakan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat yang dianggap belum pro terhadap kaum buruh.

"Outsourcing manusia, buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh, dimana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak," ujar Dwi Harto di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Dia melanjutkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan membuat posisi buruh menjadi lemah untuk memperjuangkan upah yang layak. Selain itu, lemah dan tidak efektifnya pengawas ketenagakerjaan dalam menegakan norma-norma ketenagakerjaan guna mengatasi perkara yang diadukan oleh para buruh dianggap selalu menjadi batu penghalang bagi buruh dalam memperjuangkan haknya.

"Ini yang membuat kami KSBSI Jakarta terus turun ke jalan sampai buruh mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang layak, hidup yang layak dan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945," jelasnya.

Adapun mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), KSBSI belum bersikap. Pasalnya, mereka hingga saat ini masih mengkaji.

Dia mengatakan Perpres tersebut hanya sebatas administrasi saja. "Kami belum bersikap karena belum final. Kami harus melihat dulu perbedaannya dengan Perpres sebelumnya era Pak SBY," imbuhnya.

Dwi pun mengungkapkan selamat Hari Buruh untuk para Buruh Indonesia. "Jadilah buruh yang cerdas, ulet, rajin, mandiri dan jujur, semoga kedepannya nasib para Buruh Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera lagi," katanya.

Sementara itu, Ketua KSBSI DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengatakan, dalam peringatan May Day adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap masih tinggi jumlah pengangguran yang saat ini jumlahnya sekitar 7 juta jiwa. Selain itu banyaknya buruh informal yang sudah pasti tidak ada jaminan sosial baik kesehatan apalagi kesejahteraan dan tidak ada kontrol atau pengawasan dari pemerintah.

"Kondisi ini juga menimbulkan makin maraknya penyedia-penyedia tenaga kerja (outsourching), dan maraknya sistem buruh kontrak," katanya.