Cak Imin Anggap Kasus Kardus Durian Black Campaign
Kamis, 26 April 2018 - 02:38 WIB
Cak Imin Anggap Kasus Kardus Durian Black Campaign
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai kasus Kardus Durian yang kembali diungkit beberapa pihak belakangan ini sebagai bentuk kampanye hitam (Black Campaign). Pasalnya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini dikabarkan ingin menjadi calon wakil presiden (Cawapres).
"Kalau hari hari ini muncul itu tidak lebih dari black campaign," ujar Cak Imin di Kediaman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Jalan Purnawarman Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018) malam.
Sebab, kata dia, proses hukum kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 itu sudah inkrah. "Itu kasus sudah inkrah dan hanya ada orang merasa mengatasnamakan saya dan itu sudah dibantah sama yang bersangkutan tidak memberikan kepada saya," kata Wakil Ketua MPR ini.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini pun membantah namanya masuk dalam pertimbangan putusan hakim. "Enggak. Di situ hanya ditulis ada orang mengaku minta uang atas nama saya. Tetapi orang itu juga membantah bahwa uang tidak diberikan kepada saya," katanya.
Adapun kasus kardus durian itu terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petinggi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian disita KPK saat OTT kala itu. Sedangkan salah satu pihak yang kembali mengungkit kasus itu adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus kardus durian.
"Kalau hari hari ini muncul itu tidak lebih dari black campaign," ujar Cak Imin di Kediaman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung, Jalan Purnawarman Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018) malam.
Sebab, kata dia, proses hukum kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 itu sudah inkrah. "Itu kasus sudah inkrah dan hanya ada orang merasa mengatasnamakan saya dan itu sudah dibantah sama yang bersangkutan tidak memberikan kepada saya," kata Wakil Ketua MPR ini.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini pun membantah namanya masuk dalam pertimbangan putusan hakim. "Enggak. Di situ hanya ditulis ada orang mengaku minta uang atas nama saya. Tetapi orang itu juga membantah bahwa uang tidak diberikan kepada saya," katanya.
Adapun kasus kardus durian itu terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petinggi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian disita KPK saat OTT kala itu. Sedangkan salah satu pihak yang kembali mengungkit kasus itu adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus kardus durian.
(kri)
