Ketua GNPF: Pertemuan dengan Presiden Tak Bicara soal Pilpres 2019
Kamis, 26 April 2018 - 00:10 WIB
Ketua GNPF: Pertemuan dengan Presiden Tak Bicara soal Pilpres 2019
A
A
A
JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Publik pun bertanya-tanya, apakah pertemuan yang dilakukan jelang tahun politik itu juga membahas soal Pilpres 2019?
Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019.
"Kita tidak bicara dukung mendukung dalam politik. Kita tak bicara soal Pilkada dan Pilpres," ujar Martak dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).
Martak mengatakan, pertemuan yang diawali dengan salat zuhur berjamaah dan makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan itu fokus membahas persoalan kriminalisasi ulama.
"Dalam pertemuan itu, saya adalah satu-satunya yang ikut pertemuan dengan presiden sembilan bulan lalu. Saat itu presiden memerintahkan Menko Polhukam mengurus ulama yang dikriminalisasi. Tapi, setelah sembilan bulan berlalu, tak ada satupun yang dibebaskan," ucap Martak.
Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019.
"Kita tidak bicara dukung mendukung dalam politik. Kita tak bicara soal Pilkada dan Pilpres," ujar Martak dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).
Martak mengatakan, pertemuan yang diawali dengan salat zuhur berjamaah dan makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan itu fokus membahas persoalan kriminalisasi ulama.
"Dalam pertemuan itu, saya adalah satu-satunya yang ikut pertemuan dengan presiden sembilan bulan lalu. Saat itu presiden memerintahkan Menko Polhukam mengurus ulama yang dikriminalisasi. Tapi, setelah sembilan bulan berlalu, tak ada satupun yang dibebaskan," ucap Martak.
(kri)
