Rumah DP Nol Rupiah
Kamis, 19 April 2018 - 07:02 WIB
Rumah DP Nol Rupiah
A
A
A
KABAR baik bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Pemerintah berencana segera merealisasikan program kepemilikan rumah melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka atau dikenal juga dengan istilah rumah down payment (DP) nol rupiah.
Ini tentu menjadi angin segar bagi aparatur negara yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena terkendala uang muka. Dengan program ini, harapan untuk memiliki hunian bisa terwujud, apalagi harga yang ditawarkan nanti relatif terjangkau, yakni berkisar Rp300 hingga Rp400 juta. Pemerintah juga akan memberikan tenor yang lebih panjang dibandingkan KPR pada umumnya yang maksimal 20 tahun. Melalui program ini, ASN, TNI, dan Polri bisa mencicil rumah hingga waktu 30 tahun. Pembayaran cicilan pun akan lebih mudah karena dilakukan dengan cara memotong langsung gaji setiap bulan.
Program rumah dengan DP nol rupiah sebenarnya bukan hal baru. Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah merealisasikan program ini untuk warga Ibu Kota sejak awal tahun ini. Program tersebut menjadi janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan kebijakan pemerintah pusat yang ikut membuat program rumah DP nol rupiah, tentu ini hal yang sangat patut diapresiasi.
Program ini akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Di sisi lain, ini juga mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi penduduk. Saat ini kekurangan pasokan (backlog) perumahan sudah mencapai 11,4 juta unit. Adapun kebutuhan rumah per tahun mencapai 1 juta unit. Tingginya kebutuhan perumahan dan kemampuan pemerintah menyediakan hunian adalah dua hal yang terus berkejaran. Ke depan kebutuhan rumah diperkirakan semakin meningkat seiring laju pertumbuhan populasi Indonesia usia produktif, terutama di perkotaan.
Kembali ke soal rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, tingginya kebutuhan perumahan kalangan ini terungkap saat berlangsung rapat terbatas di Kantor Presiden pada Senin (16/4/2018). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sambutan pembukaan rapat tersebut menyebut ada 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang saat ini belum memiliki rumah permanen. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut lantas meminta jajarannya mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah bagi tiga profesi tersebut. Jokowi menyebut skema pembiayaan bisa memanfaatkan dana nonanggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.
Namun, mengingat ini program yang dibuat pemerintah pusat, pembiayaan diperkirakan tidak menjadi kendala. Untuk mekanisme kredit pembelian rumah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muldjono telah mengusulkan skema kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan dimodifikasi. Alasannya, FLPP merupakan fasilitas masyarakat berpenghasilan rendah, sementara para abdi negara tersebut tidak masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi berhak mendapatkan fasilitas FLPP.
Terlepas dari itu, dengan program perumahan ini, satu kebutuhan mendasar ASN, TNI, dan Polri bisa segera terpenuhi. Namun, perlu juga diingatkan bahwa berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah selama ini kepada aparatur negara itu seyogianya diimbangi dengan kinerja yang baik. Tak jarang kita mendengar pegawai negeri sipil yang memiliki kedisiplinan rendah. Bekerja tanpa beban target sebagaimana karyawan swasta tidak berarti pegawai negeri bisa dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan.
Sebaliknya, kepada pemerintah juga penting diingatkan bahwa program perumahan DP nol rupiah perlu diperluas dengan menyasar lebih banyak warga, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Ada jutaan rakyat Indonesia yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah—mereka bukan PNS, TNI, atau Polri, namun membutuhkan hunian permanen. Mereka ini juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk diperhatikan
Ini tentu menjadi angin segar bagi aparatur negara yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena terkendala uang muka. Dengan program ini, harapan untuk memiliki hunian bisa terwujud, apalagi harga yang ditawarkan nanti relatif terjangkau, yakni berkisar Rp300 hingga Rp400 juta. Pemerintah juga akan memberikan tenor yang lebih panjang dibandingkan KPR pada umumnya yang maksimal 20 tahun. Melalui program ini, ASN, TNI, dan Polri bisa mencicil rumah hingga waktu 30 tahun. Pembayaran cicilan pun akan lebih mudah karena dilakukan dengan cara memotong langsung gaji setiap bulan.
Program rumah dengan DP nol rupiah sebenarnya bukan hal baru. Pemprov DKI Jakarta bahkan sudah merealisasikan program ini untuk warga Ibu Kota sejak awal tahun ini. Program tersebut menjadi janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan kebijakan pemerintah pusat yang ikut membuat program rumah DP nol rupiah, tentu ini hal yang sangat patut diapresiasi.
Program ini akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Di sisi lain, ini juga mendukung program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi penduduk. Saat ini kekurangan pasokan (backlog) perumahan sudah mencapai 11,4 juta unit. Adapun kebutuhan rumah per tahun mencapai 1 juta unit. Tingginya kebutuhan perumahan dan kemampuan pemerintah menyediakan hunian adalah dua hal yang terus berkejaran. Ke depan kebutuhan rumah diperkirakan semakin meningkat seiring laju pertumbuhan populasi Indonesia usia produktif, terutama di perkotaan.
Kembali ke soal rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, tingginya kebutuhan perumahan kalangan ini terungkap saat berlangsung rapat terbatas di Kantor Presiden pada Senin (16/4/2018). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sambutan pembukaan rapat tersebut menyebut ada 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang saat ini belum memiliki rumah permanen. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut lantas meminta jajarannya mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah bagi tiga profesi tersebut. Jokowi menyebut skema pembiayaan bisa memanfaatkan dana nonanggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.
Namun, mengingat ini program yang dibuat pemerintah pusat, pembiayaan diperkirakan tidak menjadi kendala. Untuk mekanisme kredit pembelian rumah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muldjono telah mengusulkan skema kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan dimodifikasi. Alasannya, FLPP merupakan fasilitas masyarakat berpenghasilan rendah, sementara para abdi negara tersebut tidak masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi berhak mendapatkan fasilitas FLPP.
Terlepas dari itu, dengan program perumahan ini, satu kebutuhan mendasar ASN, TNI, dan Polri bisa segera terpenuhi. Namun, perlu juga diingatkan bahwa berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah selama ini kepada aparatur negara itu seyogianya diimbangi dengan kinerja yang baik. Tak jarang kita mendengar pegawai negeri sipil yang memiliki kedisiplinan rendah. Bekerja tanpa beban target sebagaimana karyawan swasta tidak berarti pegawai negeri bisa dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan.
Sebaliknya, kepada pemerintah juga penting diingatkan bahwa program perumahan DP nol rupiah perlu diperluas dengan menyasar lebih banyak warga, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Ada jutaan rakyat Indonesia yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah—mereka bukan PNS, TNI, atau Polri, namun membutuhkan hunian permanen. Mereka ini juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk diperhatikan
(thm)
