Gerindra Tak Khawatir Kekurangan Mitra Koalisi
Selasa, 10 April 2018 - 16:20 WIB
Gerindra Tak Khawatir Kekurangan Mitra Koalisi
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra optimistis mampu menggalang koalisi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kendati dukungan hampir semua partai politik (Parpol) pemilik hak pilih di Pilpres merapat ke Joko Widodo (Jokowi), namun peluang koalisi untuk mengusung Prabowo Subianto masih terbuka lebar.
Saat ini Gerindra hampir pasti menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gabungan dua parpol ini sudah cukup mengantarkan Prabowo Subianto mendapatkan satu tiket dalam Pilpres 2019. Kekuatan koalisi akan kian besar jika Partai Amanat Nasional (PAN) setuju bergabung dengan Gerindra dan PKS. "Sekarang kita sedang membangun komunikasi yang baik dengan kawan-kawan PKS dan PAN. Kalau ada partai lain juga, Gerindra tak pernah menutup diri asalkan bisa sejalan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Senin (9/4/2018).
Fadli mengungkapkan, jumlah koalisi dalam mengusung Prabowo tidak harus sama besar atau bahkan lebih besar dari sisi jumlah partai. Sebab dalam pemilihan langsung dukungan parpol lebih pada sebagai syarat konstitusional. Namun itu tidak menjamin bahwa yang diusung banyak partai yang akan menang dan terpilih. "Yang terpenting kan suara masyarakat. Dan harus diingat bahwa dukungan partai tidak selalu linier dengan dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Fadli menyebut banyak contoh yang menunjukkan bahwa dukungan parpol justru bertolak belakang dengan dukungan mayoritas masyarakat saat pemilu. Contok mutakhir, kata dia, adalah Pilkada DKI Jakarta, dimana Partai Gerindra hanya berdua saja dengan PKS dalam mengusung Anies baswedan-Sandiaga Uno. "Belakangan baru kemudian masuk PAN. Hasilnya kita semua tau sendiri kan," tukasnya.
Dengan dasar itu, Fadli menegaskan Gerindra tak akan memaksakan diri membentuk koalisi dengan banyak partai. Cukup koalisi yang ramping namun memiliki komitmen dan kebersamaan yang kuat.
Seperti diketahui, koalisi yang digalang Partai Gerindra nantinya akan berhadapan dengan koalisi pengusung Presiden Jokowi yang dimotori PDI Perjuangan. Partai politik yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Jokowi yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.
PKB yang saat ini merupakan partai pendukung pemerintah belum mendeklarasikan pilihan politiknya di Pilpres 2019. Namun, sejauh ini PKB merasa cocok berkoalisi dengan PDI Perjuangan sehingga kemungkinan besar dilanjutkan untuk periode kedua mengusung Jokowi. Hanya saja, PKB juga menawarkan Ketua Umum A Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dengan harapan nantinya dipinang sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Kemudian Partai Demokrat, meski dalam berbagai kesempatan selalu mewacanakan untuk membentuk poros ketiga, namun Ketua Umum Susilo bambang Yudhoyono (SBY) juga beberapa kali menyampaikan peluang terbukanya untuk berkoalisi mengusung Presiden Jokowi. Sinyal bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi kian kuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan jika warna partai yang merapat didominasi warna biru. Hal itu disampaikan Airlangga sesaat setelah rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin (9/4/2018). "Kan kita tahu siapa yang mau bergabung," katanya.
Hanya saja Airlangga tidak menyebut secara jelas parpol apa yang akan bergabung. Kendati demikian menteri perindustrian ini menyebutkan jika warna parpol yang bergabung didominasi warna biru senada dengan baju yang dia kenakan. "Warnanya ya, baju saya warna apa," ujarnya sambil senyum.
Sebelumnya Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengungkapkan, kemungkinan memang akan ada dua partai lagi yang pada April ini mengeluarkan sikap politiknya mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Dua partai ini sudah mengadakan pembicaraan serius dengan Pak Jokowi belum lama ini," kata Romahurmuziy.
Menurut Romy, besar kemungkinan akan ada semacam deklarasi dukungan dari salah satu atau kedua partai tersebut dalam waktu dekat. Hanya saja, untuk dukungan salah satu partai masih bersyarat dengan mengambil kadernya sebagai calon wakil presidennya. Romy memang tidak memberikan penjelasan apakah yang dimaksud itu adalah PKB, PAN, atau Partai Demokrat. Namun, sejauh ini di internal koalisi pendukung pemerintah memang hanya PKB yang terang-terangan menyodorkan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi.
Saat ini Gerindra hampir pasti menjalin koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gabungan dua parpol ini sudah cukup mengantarkan Prabowo Subianto mendapatkan satu tiket dalam Pilpres 2019. Kekuatan koalisi akan kian besar jika Partai Amanat Nasional (PAN) setuju bergabung dengan Gerindra dan PKS. "Sekarang kita sedang membangun komunikasi yang baik dengan kawan-kawan PKS dan PAN. Kalau ada partai lain juga, Gerindra tak pernah menutup diri asalkan bisa sejalan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Senin (9/4/2018).
Fadli mengungkapkan, jumlah koalisi dalam mengusung Prabowo tidak harus sama besar atau bahkan lebih besar dari sisi jumlah partai. Sebab dalam pemilihan langsung dukungan parpol lebih pada sebagai syarat konstitusional. Namun itu tidak menjamin bahwa yang diusung banyak partai yang akan menang dan terpilih. "Yang terpenting kan suara masyarakat. Dan harus diingat bahwa dukungan partai tidak selalu linier dengan dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Fadli menyebut banyak contoh yang menunjukkan bahwa dukungan parpol justru bertolak belakang dengan dukungan mayoritas masyarakat saat pemilu. Contok mutakhir, kata dia, adalah Pilkada DKI Jakarta, dimana Partai Gerindra hanya berdua saja dengan PKS dalam mengusung Anies baswedan-Sandiaga Uno. "Belakangan baru kemudian masuk PAN. Hasilnya kita semua tau sendiri kan," tukasnya.
Dengan dasar itu, Fadli menegaskan Gerindra tak akan memaksakan diri membentuk koalisi dengan banyak partai. Cukup koalisi yang ramping namun memiliki komitmen dan kebersamaan yang kuat.
Seperti diketahui, koalisi yang digalang Partai Gerindra nantinya akan berhadapan dengan koalisi pengusung Presiden Jokowi yang dimotori PDI Perjuangan. Partai politik yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Jokowi yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.
PKB yang saat ini merupakan partai pendukung pemerintah belum mendeklarasikan pilihan politiknya di Pilpres 2019. Namun, sejauh ini PKB merasa cocok berkoalisi dengan PDI Perjuangan sehingga kemungkinan besar dilanjutkan untuk periode kedua mengusung Jokowi. Hanya saja, PKB juga menawarkan Ketua Umum A Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dengan harapan nantinya dipinang sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Kemudian Partai Demokrat, meski dalam berbagai kesempatan selalu mewacanakan untuk membentuk poros ketiga, namun Ketua Umum Susilo bambang Yudhoyono (SBY) juga beberapa kali menyampaikan peluang terbukanya untuk berkoalisi mengusung Presiden Jokowi. Sinyal bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi kian kuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan jika warna partai yang merapat didominasi warna biru. Hal itu disampaikan Airlangga sesaat setelah rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin (9/4/2018). "Kan kita tahu siapa yang mau bergabung," katanya.
Hanya saja Airlangga tidak menyebut secara jelas parpol apa yang akan bergabung. Kendati demikian menteri perindustrian ini menyebutkan jika warna parpol yang bergabung didominasi warna biru senada dengan baju yang dia kenakan. "Warnanya ya, baju saya warna apa," ujarnya sambil senyum.
Sebelumnya Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengungkapkan, kemungkinan memang akan ada dua partai lagi yang pada April ini mengeluarkan sikap politiknya mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Dua partai ini sudah mengadakan pembicaraan serius dengan Pak Jokowi belum lama ini," kata Romahurmuziy.
Menurut Romy, besar kemungkinan akan ada semacam deklarasi dukungan dari salah satu atau kedua partai tersebut dalam waktu dekat. Hanya saja, untuk dukungan salah satu partai masih bersyarat dengan mengambil kadernya sebagai calon wakil presidennya. Romy memang tidak memberikan penjelasan apakah yang dimaksud itu adalah PKB, PAN, atau Partai Demokrat. Namun, sejauh ini di internal koalisi pendukung pemerintah memang hanya PKB yang terang-terangan menyodorkan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi.
(amm)
