Buntut Pemecatan di Beberapa Daerah, Kader PKS Melawan
Jum'at, 06 April 2018 - 17:18 WIB
Buntut Pemecatan di Beberapa Daerah, Kader PKS Melawan
A
A
A
JAKARTA - Langkah perombakan dan pemecatan terhadap pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di beberapa daerah mulai menuai perlawanan.
Salah satunya seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumatera Selatan berbuntut panjang. Sebanyak 11 Ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar Saladin, meminta klarifikasi kepada DPP PKS.
"Kami sudah konfirmasi ke Koordinator Daerah Sumbagsel, kemudian Presiden PKS, katanya perombakan begitu," kata Saladin saat dikonfirmasi SINDOnews, Jumat (6/4/2018).
Saladin mengatakan, hingga kini belum terang apa yang menjadi penyebab pemecatan dirinya sebagai Ketua DPW PKS Sumatera Selatan.
Demikian halnya dengan 11 DPD PKS yang melakukan klarifikasi langsung ke DPP PKS, Saladin mengatakan mereka juga tidak mendapatkan jawaban yang utuh.
"Mereka dapat jawaban dari petinggi partai bahwa saya tidak ada salah, bahwa ini hanya tour of duty. Bagi saya ini belum begitu jelas dan tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Saladin.
Sebelumnya, Fahri Hamzah membeberkan adanya upaya bersih-bersih loyalis Anis Matta di PKS. Sejumlah kader yang diidentifikasi sebagai loyalis Anis dipecat.
Pemecatan yang dilakukan DPP PKS ini cukup menghebohkan dan dicurigai berkaitan dengan proses pemilihan 9 calon presiden yang akan diajukan PKS pada Pilpres 2019 mendatang. Mengingat beberapa kader yang dianggap berbeda pendapat dengan DPP mengalami pemecatan.
Saat dikonfirmasi hal itu, Saladin menegaskan dirinya Masih keberatan dengan pemecatan tersebut. Pasalnya, pemecatan yang dilakukan tidak sesuai mekanisme AD/ART PKS. Saladin berharap, pimpinan PKS di tingkat pusat tetap berpesan teguh pada aturan partai dalam mengambil kebijakan.
"Bagi kami AD/ART menjadi patokan kami saat dilantik agar taat pada pimpinan dan taat pada aturan produk partai, dan kami merujuk pada itu. Saya harap mekanisme organisasi terus berjalan," ucap Saladin.
Salah satunya seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumatera Selatan berbuntut panjang. Sebanyak 11 Ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar Saladin, meminta klarifikasi kepada DPP PKS.
"Kami sudah konfirmasi ke Koordinator Daerah Sumbagsel, kemudian Presiden PKS, katanya perombakan begitu," kata Saladin saat dikonfirmasi SINDOnews, Jumat (6/4/2018).
Saladin mengatakan, hingga kini belum terang apa yang menjadi penyebab pemecatan dirinya sebagai Ketua DPW PKS Sumatera Selatan.
Demikian halnya dengan 11 DPD PKS yang melakukan klarifikasi langsung ke DPP PKS, Saladin mengatakan mereka juga tidak mendapatkan jawaban yang utuh.
"Mereka dapat jawaban dari petinggi partai bahwa saya tidak ada salah, bahwa ini hanya tour of duty. Bagi saya ini belum begitu jelas dan tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Saladin.
Sebelumnya, Fahri Hamzah membeberkan adanya upaya bersih-bersih loyalis Anis Matta di PKS. Sejumlah kader yang diidentifikasi sebagai loyalis Anis dipecat.
Pemecatan yang dilakukan DPP PKS ini cukup menghebohkan dan dicurigai berkaitan dengan proses pemilihan 9 calon presiden yang akan diajukan PKS pada Pilpres 2019 mendatang. Mengingat beberapa kader yang dianggap berbeda pendapat dengan DPP mengalami pemecatan.
Saat dikonfirmasi hal itu, Saladin menegaskan dirinya Masih keberatan dengan pemecatan tersebut. Pasalnya, pemecatan yang dilakukan tidak sesuai mekanisme AD/ART PKS. Saladin berharap, pimpinan PKS di tingkat pusat tetap berpesan teguh pada aturan partai dalam mengambil kebijakan.
"Bagi kami AD/ART menjadi patokan kami saat dilantik agar taat pada pimpinan dan taat pada aturan produk partai, dan kami merujuk pada itu. Saya harap mekanisme organisasi terus berjalan," ucap Saladin.
(pur)
