Usulan HT Dinilai Tepat, Minta Pemerintah Bangun Proyek Non Komersial
Kamis, 05 April 2018 - 20:07 WIB
Usulan HT Dinilai Tepat, Minta Pemerintah Bangun Proyek Non Komersial
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) terkait pemerintah untuk fokus pada proyek yang bersifat non komersial dan menjual proyek komersial ke swasta dinilai tepat.
Emrus menyatakan, pemahaman dan langkah yang diambil HT, merupakan hal yang rasional dalam upaya membangun negara ini dalam hal keseimbangan pembangunan dan proyek yang bersifat non komersial maupun komersial.
“Dalam konteks bisnis itu rasional, artinya infrastruktur itu tugas pemerintah untuk kepentingan publik seperti jalan tol yang dikelola swasta, namun relasi antara pemerintah dan swasta harus terus berjalan dengan baik. Artinya mereka masing-masing punya tugas membangun negara dan itu bagus sekali,” ujar Ermus saat dikonfirmasi, Kamis (5/4/2018).
Untuk itu, Emrus menuturkan apabila pemerintah dan swasta saling bekerja sama maka pembangunan dalam berbagai bidang akan mudah terwujud. Kombinasi antara pemerintah dan swasta dalam program pembangunan merupakan sinyal positif yang harus dipertahankan.
“Dalam rangka pembangunan infrastruktur, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengusaha di Indonesia bisa naik kelas. Dari yang tadinya hanya sebagai kontraktor bisa menjadi investor sehingga kekuatan saling membangun terus berjalan,” Urainya.
Emrus menambahkan, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan Jokowi sangat potensial dan banyak diminati oleh investor luar negeri. Namun, jangan sampai Investor dalam negara ini tidak bisa memanfaatkan peluang di bidang infrastruktur itu.
“Proyek infrastruktur yang dilakukan antara pemerintah dan swasta harus sesuai dengan target. Sinergitas antara kedua belah pihak harus beriringan di mana swasta yang mengerjakan, pemerintah yang mengawasi,” tutup Ermus.
Sebelumnya, HT mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan fokus pada proyek yang bersifat non komersial. Sementara yang komersial bisa dijual ke swasta.
“Pemerintah diharapkan fokus bangun infrastruktur non komersial, yang komersial jual ke swasta ringankan beban APBN,” kata Ketua Umum Partai Perindo seperti tertulis di akun twitternya @Hary_Tanoe, Rabu (4/4). Swasta yang dimaksud termasuk BUMN, dalam negeri atau pun asing.
Seperti diketahui saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
Hary menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik, namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
Emrus menyatakan, pemahaman dan langkah yang diambil HT, merupakan hal yang rasional dalam upaya membangun negara ini dalam hal keseimbangan pembangunan dan proyek yang bersifat non komersial maupun komersial.
“Dalam konteks bisnis itu rasional, artinya infrastruktur itu tugas pemerintah untuk kepentingan publik seperti jalan tol yang dikelola swasta, namun relasi antara pemerintah dan swasta harus terus berjalan dengan baik. Artinya mereka masing-masing punya tugas membangun negara dan itu bagus sekali,” ujar Ermus saat dikonfirmasi, Kamis (5/4/2018).
Untuk itu, Emrus menuturkan apabila pemerintah dan swasta saling bekerja sama maka pembangunan dalam berbagai bidang akan mudah terwujud. Kombinasi antara pemerintah dan swasta dalam program pembangunan merupakan sinyal positif yang harus dipertahankan.
“Dalam rangka pembangunan infrastruktur, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengusaha di Indonesia bisa naik kelas. Dari yang tadinya hanya sebagai kontraktor bisa menjadi investor sehingga kekuatan saling membangun terus berjalan,” Urainya.
Emrus menambahkan, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintahan Jokowi sangat potensial dan banyak diminati oleh investor luar negeri. Namun, jangan sampai Investor dalam negara ini tidak bisa memanfaatkan peluang di bidang infrastruktur itu.
“Proyek infrastruktur yang dilakukan antara pemerintah dan swasta harus sesuai dengan target. Sinergitas antara kedua belah pihak harus beriringan di mana swasta yang mengerjakan, pemerintah yang mengawasi,” tutup Ermus.
Sebelumnya, HT mengatakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan fokus pada proyek yang bersifat non komersial. Sementara yang komersial bisa dijual ke swasta.
“Pemerintah diharapkan fokus bangun infrastruktur non komersial, yang komersial jual ke swasta ringankan beban APBN,” kata Ketua Umum Partai Perindo seperti tertulis di akun twitternya @Hary_Tanoe, Rabu (4/4). Swasta yang dimaksud termasuk BUMN, dalam negeri atau pun asing.
Seperti diketahui saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.
Hary menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik, namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah
Penghematan APBN tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
(pur)
