Di Tengah Wacana Reshuffle, PPP Berharap Kursi Menteri Bertambah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan me- reshuffle kadernya yang duduk di kabinet. Namun PPP berharap, kadernya dapat ditunjuk kembali menjadi menteri bila ada kocok ulang kabinet.
"Jadi kalau misalnya PPP punya satu menteri, satu wamen, Insya Allah enggak kemudian berkurang, kalau ngarep bertambah iya," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/1/2023).
Arsul berkata, PPP tak muluk-muluk untuk mendapat jatah jursi menteri lagi bila ada reshuffle. Baginya, kadernya senantiasa siap untuk ditempatkan di kursi menteri apapun.
"Kita tidak pernah juga berharap posisi tertentu, pokoknya berharap tambahan aja, soal posisi apa itu kita harus hormati kewenangan prerogatifnya presiden," ucap Arsul.
Baca juga: Makna Rabu Pon bagi Jokowi
Kendati demikian, Arsul tak ingin memaksakan harapan itu. Ia menegaskan, persoalan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia berkata, para kader PPP dalam posisi siap menjabat bila ditunjuk Presiden.
"Kita itu ya menunggu saja. Berharap tentu boleh, wong berharap itu tidak dilarang kok," katanya.
Sebagai informasi, isu reshuffle kabinet kian santer terdengar beberapa waktu terakhir. Beredar isu reshuffle kabinet akan dilaksanakan pada Rabu Pon mendatang, tepatnya 1 Februari 2023. Jokowi pun menjawab santai saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut.
"Rabu Pon benar? Ya nanti tunggu saja," kata Jokowi usai acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
"Jadi kalau misalnya PPP punya satu menteri, satu wamen, Insya Allah enggak kemudian berkurang, kalau ngarep bertambah iya," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/1/2023).
Arsul berkata, PPP tak muluk-muluk untuk mendapat jatah jursi menteri lagi bila ada reshuffle. Baginya, kadernya senantiasa siap untuk ditempatkan di kursi menteri apapun.
"Kita tidak pernah juga berharap posisi tertentu, pokoknya berharap tambahan aja, soal posisi apa itu kita harus hormati kewenangan prerogatifnya presiden," ucap Arsul.
Baca juga: Makna Rabu Pon bagi Jokowi
Kendati demikian, Arsul tak ingin memaksakan harapan itu. Ia menegaskan, persoalan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia berkata, para kader PPP dalam posisi siap menjabat bila ditunjuk Presiden.
"Kita itu ya menunggu saja. Berharap tentu boleh, wong berharap itu tidak dilarang kok," katanya.
Sebagai informasi, isu reshuffle kabinet kian santer terdengar beberapa waktu terakhir. Beredar isu reshuffle kabinet akan dilaksanakan pada Rabu Pon mendatang, tepatnya 1 Februari 2023. Jokowi pun menjawab santai saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut.
"Rabu Pon benar? Ya nanti tunggu saja," kata Jokowi usai acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).
(maf)