Polemik Pemecatan Terawan Diminta Tak Dipolitisasi

JAKARTA - Polemik pemecatan sementara Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Terawan Agus Putranto SpRad (K) oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) diharapkan tidak dipolitisasi. Sebab, persoalan yang melibatkan MKEK PB IDI dengan Terawan itu dianggap masalah kemanusiaan.

"Saya kan enggak mau juga ini nanti malah digiring ke arah macam-macam termasuk politik. Jangan, ini kedokteran ini murni masalah kemanusiaan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Adapun Terawan mendapatkan sanksi pemecatan sementara per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019 dari MKEK PB IDI karena praktik kedokterannya dianggap melanggar etika kedokteran. Saleh berharap agar Terawan tetap dipekerjakan.

"Saya kemarin banyak bertanya ke teman-teman yang sudah diobatin dia (Terawan, red). Ada kok teman saya yang cerita sama saya, bagus kok katanya. Menurut pengakuan dia, bagus katanya. Kalau menurut dia bagus, lalu apa?" kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Saleh menyayangkan keputusan sanksi pemecatan sementara MKEK PB IDI kepada Terawan. "Nah itu menyebabkan beberapa pasien yang sudah dijadwalkan diobati sama beliau (Terawan, red), itu bisa tertunda. Kemudian kita di komisi IX pengennya enggak ribut-ribut," katanya.

Dia berharap persoalan antara MKEK PB IDI dengan Terawan itu diselesaikan melalui internal. "Karena itu lebih bagus jangan dibuka ke luar. Kalau masih bisa tentu kami pun di DPR enggak ikut campur," tuturnya.