Pembangunan Bandara Diharapkan Tidak Menggusur Situs Sejarah

JAKARTA - Menko Bidang Kemariitmam Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pembangunan Bandara Bali Utara (Balut) akan dilaksanakan di darat, padahal masyarakat Bali menginginkan di laut.

Keinginan masyarakat Bali agar Bandara Balut dibangun di laut sudah ditegaskan Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal penetapan lokasi bandara.

Dalam surat itu Made Mangku Pastika menjelaskan secara gamblang alasan kenapa Bandara Balut harus dibangun di laut. Dijelaskannya, dalam menentukan lokasi Bandara Bali Utara, pihaknya telah menyerap aspirasi masyarakat.

"Pertimbangannya tidak menggusur lahan produktif dan masyarakat setempat. Tidak menggeser pura dan situs sejarah," jelas Mangku Pastika dalam siaran pers, Selasa (3/4/2018).

Dengan pertimbangan itu, Made Mangku menyebutkan pilihan terbaik membangun Bandara Bali Utara adalah di wilayah laut atau tepi pantai Kabupaten Buleleng.

Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 6 November 2017, Presiden Jokowi menjelaskan, persoalan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara telah ditugaskan kepada Menteri Perhubungan, bukan Menko Bidang Kemaritiman.

Untuk mempertegas, di tanggal yang sama, Mensesneg Pratikno mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan Budi Karya.

Sementara, Director PT Bandara Internasional Bali Utara (PT BIBU) Panji Sakti I Made mengatakan rencana pembangunan Bandara Bali Utara akan dilakukan di atas laut atau kawasan pantai Kutambahan, Bali Utara.

"Sangat sulit untuk direalisasikan di darat. Kalau mahal, ya lebih mahal di laut karena kita membuat lahan baru. Tetapi kalau dilihat lagi keprosesnya, kita buat di atas laut bisa langsung, karena kita buat lahan," jelas Panji.