KPK Ingatkan MK Soal Wilayah Bebas dari Korupsi
Senin, 02 April 2018 - 13:39 WIB
KPK Ingatkan MK Soal Wilayah Bebas dari Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyinggung soal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dalam proses pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) baru.
"Apa yang diharap oleh kita semua yang makan gaji dari negara sejak negeri ini ada ialah bahwa pentingnya pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK)," kata Saut di Jakarta, Senin (2/4/2018).
MK hari ini menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda memilih Ketua MK periode 2018-2020.
Saut melanjutkan, Ketua MK yang baru harus menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengingat, sambung Saut, ranah lembaga penegak hukum kini sedang menjadi sorotan publik.
"Itu sebabnya, apa yang disebut bahwa apa kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah cerminan sinar yang datang dari Tuhan, akan terus jadi harapan dan sorotan yang tidak saja prilaku kita dari sisi keyakinan yang kita anut, di mana di dalamnya ada isu pembangunan manusia Indonesia yang utuh," papar Saut.
Karena itu, Saut berpandangan bahwa hukum juga harus menjadi pegangan tertinggi bagi aparat penegak hukum itu sendiri. "itu sebabnya hukum harus tetap supreme (tertinggi) utamanya bagi petugas penegaknya," imbuh Saut.
Diketahui, MK telah selesai menggelar rapat pleno pemiihan ketua. Hasilnya adalah, Anwar Usman, dipilih menjadi Ketua MK periode 2018-2020 pengganti Arief Hidayat.
Dari sembilan Hakim MK hanya delapan yang diperbolehkan maju sebagai Ketua MK. Pasalnya, Arief sudah tidak diperbolehkan kembali maju karena sudah dua kali menjabat.
Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara voting itu, Anwar Usman mendapatkan 5 suara, Suhartoyo 4 suara sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan suara pemilih.
"Apa yang diharap oleh kita semua yang makan gaji dari negara sejak negeri ini ada ialah bahwa pentingnya pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK)," kata Saut di Jakarta, Senin (2/4/2018).
MK hari ini menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda memilih Ketua MK periode 2018-2020.
Saut melanjutkan, Ketua MK yang baru harus menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengingat, sambung Saut, ranah lembaga penegak hukum kini sedang menjadi sorotan publik.
"Itu sebabnya, apa yang disebut bahwa apa kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah cerminan sinar yang datang dari Tuhan, akan terus jadi harapan dan sorotan yang tidak saja prilaku kita dari sisi keyakinan yang kita anut, di mana di dalamnya ada isu pembangunan manusia Indonesia yang utuh," papar Saut.
Karena itu, Saut berpandangan bahwa hukum juga harus menjadi pegangan tertinggi bagi aparat penegak hukum itu sendiri. "itu sebabnya hukum harus tetap supreme (tertinggi) utamanya bagi petugas penegaknya," imbuh Saut.
Diketahui, MK telah selesai menggelar rapat pleno pemiihan ketua. Hasilnya adalah, Anwar Usman, dipilih menjadi Ketua MK periode 2018-2020 pengganti Arief Hidayat.
Dari sembilan Hakim MK hanya delapan yang diperbolehkan maju sebagai Ketua MK. Pasalnya, Arief sudah tidak diperbolehkan kembali maju karena sudah dua kali menjabat.
Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara voting itu, Anwar Usman mendapatkan 5 suara, Suhartoyo 4 suara sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan suara pemilih.
(maf)
