PPP-PDIP Sepakat Cawapres Jokowi Ahli Ekonomi
Selasa, 27 Maret 2018 - 16:51 WIB
PPP-PDIP Sepakat Cawapres Jokowi Ahli Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - PPP dan PDIP sepakat bahwa calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 adalah sosok yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang ekonomi.
Kesepakatan itu diambil dari kegiatan silaturahmi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan kemarin itu, partainya memberikan masukan tentang kriteria Cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
"Tentu PDIP juga menyampaikan salah satunya karena tantangan pembangunan perekonomian kita ke depan berat, itu disepakati bahwa salah satu kriteria yang masuk adalah cawapresnya punya kemampuan di bidang pembangunan ekonomi," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Arsul menjelaskan, kriteria yang punya kemampuan di bidang pembangunan ekonomi itu bisa dari kalangan partai politik (Parpol) maupun nonparpol. "Dari berbagai macam-macam, bisa dari birokrat, dari porfesional swasta dan lain-lain," kata anggota komisi III DPR ini.
Saat ditanya apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk kategori dimaksud, dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan.
"PDIP dan PPP juga menyampaikan bahwa peran Pak Jokowi sangat sentral dan krusial. Walaupun kami enggak ingin menggunakan istilah satu-satunya dalam menentukan siapa, yang akan jadi cawapres beliau," ucapnya.
Kesepakatan itu diambil dari kegiatan silaturahmi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan kemarin itu, partainya memberikan masukan tentang kriteria Cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
"Tentu PDIP juga menyampaikan salah satunya karena tantangan pembangunan perekonomian kita ke depan berat, itu disepakati bahwa salah satu kriteria yang masuk adalah cawapresnya punya kemampuan di bidang pembangunan ekonomi," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Arsul menjelaskan, kriteria yang punya kemampuan di bidang pembangunan ekonomi itu bisa dari kalangan partai politik (Parpol) maupun nonparpol. "Dari berbagai macam-macam, bisa dari birokrat, dari porfesional swasta dan lain-lain," kata anggota komisi III DPR ini.
Saat ditanya apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk kategori dimaksud, dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan.
"PDIP dan PPP juga menyampaikan bahwa peran Pak Jokowi sangat sentral dan krusial. Walaupun kami enggak ingin menggunakan istilah satu-satunya dalam menentukan siapa, yang akan jadi cawapres beliau," ucapnya.
(maf)
