Dana Desa Bisa Dipakai untuk Dukung Literasi Warga

JAKARTA - Pemerintah mengizinkan dana desa untuk membangun perpustakaan desa. Perpustakaan ini penting untuk meningkatkan literasi warga desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya menggagas kerja sama antara Kemendes dan Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi masyarakat desa. Dia mengatakan, keberadaan perpustakaan desa akan sangat membantu pengetahuan warga desa.

"Kita adakan MoU dengan Perpusnas sebab literasi di desa ini penting. Dengan adanya buku, maka pengetahuan warga desa akan sangat terbantu dan pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga desa," kata Eko seusai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Perpusnas di Gedung Perpusnas Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut Eko, fasilitas ruang pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa juga dipakai sebagai ruang perpustakaan. Bangunan fisik PAUD kalau pagi dan siang dipakai untuk sekolah anak dan setelah itu masyarakat desa bisa membaca buku di ruangan tersebut. Tahap awal pengembangan perpustakaan ini akan menyasar desa yang infrastrukturnya sudah cukup.

Sekjen Kemendes Anwar Sanusi menjelaskan, perpustakaan desa ini adalah kebijakan baru per tahun ini. Hal ini sesuai dengan amanat Permen No 19/2015 sebagai pengembangan perpustakaan dalam prioritas penggunaan dana desa. "Ini poin penting. Artinya masyarakat desa boleh menggunakan dana desa untuk pengembangan perpustakaan di desa," jelasnya.

Anwar menjelaskan, kerja sama antara Kemendes dan Perpusnas ini menyangkut bagaimana memberikan bantuan terkait dukungan sumber daya manusia pengelolaan perpustakaan di desa. Dia mengakui kerja sama ini tidak akan menyasar semua desa sebab yang akan dipilih adalah desa yang sudah berstatus maju, mandiri, dan berkembang. Kemendes tidak hanya melatih sumber daya manusia (SDM), namun juga pelatihan pengelolaan perpustakaan.

Mengenai berapa dana desa yang bisa dipakai untuk perpustakaan, Anwar menjelaskan, tidak akan dibatasi oleh pemerintah. Namun, pemerintah akan memberi ruang kepada desa untuk menggunakan dana desa untuk perpustakaan. Hal ini sama saja dengan penggunaan dana desa untuk infrastruktur yang juga tidak dibatasi rasio. Dia mengatakan, dana desa boleh juga untuk membeli buku.

Sementara pelatihan pengelola perpustakaan akan dibantu oleh Perpusnas. Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando menjelaskan, tujuan utama sinergi Perpusnas, Kemendes, penerbit, dan penggiat buku ini untuk menyampaikan Indonesia itu lapar buku, terutama di daerah perdesaan. "Namun demikian, yang paling penting kita harus bicara dengan menteri yang membawahi desa bahwa buku apa yang diperlukan masyarakat desa," terangnya.

Dia mengatakan, kerja sama dengan Kemendes ini penting sehingga buku yang akan diberikan kepada warga desa merupakan buku yang berdaya guna dan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas masyarakat desa. Terutama dalam peningkatan pengetahuan dasar, memberikan keterampilan, ilmu pengetahuan, serta skill sehingga mereka bisa mengelola potensi sumber daya manusia di desa.

Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya dengan Kemendes akan melakukan kajian tentang budaya baca masyarakat dan kebutuhan bahan bacaan di desa. Setelah tahu berapa kebutuhan buku bacaan, pihaknya akan mempertemukan Kemendes dengan penerbit dan penulis. "Kita sudah gagas minggu lalu dan kita akan sepakat seberapa besar kebutuhan bahan bacaan dan bagaimana mekanisme pengadaannya," jelasnya.

Menurut dia, peran Perpusnas nanti juga akan memastikan Kemendes tidak akan kesulitan bertemu dan menemukan buku-buku yang ada di desa. Kemendes dan pemerintah kabupaten/kota juga yang nanti bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur perpustakaannya. Selain melatih SDM, peran Perpusnas juga akan memastikan bahwa konten perpustakaan desa bisa diakses dalam bentuk teknologi informasi dan menyediakan buku life skill dan keterampilan.

Dia mengungkapkan masih ada kesenjangan jumlah buku di perpustakaan dengan penduduk Indonesia. Dia menggambarkan saat ini jika dirasiokan secara rata-rata nasional, satu buku itu ditunggu untuk dipinjam oleh 5.000 orang. Tetapi, jika dihitung dari daerah perdesaan, satu buku ditunggu untuk dipinjam oleh 15.000 orang.

"Kita rasakan betul jika ke desa maka tidak akan ketemu koran, majalah, atau buku baru kecuali buku mata pelajaran anak sekolah," katanya.