TKDD, Transformasi Menuju 2045

Rabu, 02 Februari 2022 - 15:36 WIB
loading...
TKDD, Transformasi Menuju...
Prof Candra Fajri Ananda, Ph.D
A A A
Candra Fajri Ananda, Ph.D
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

ANGGARAN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angkanya meningkat signifikan dari Rp33,1 triliun pada 2000 menjadi Rp770,4 triliun di tahun ini.

Hal ini terjadi karena alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa diyakini bisa mempercepat pembangunan prioritas yang berada di daerah termasuk desa. Sejatinya, TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah. Melalui perbaikan layanan (delivery services) bukan hanya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, tetapi transformasi ekonomi bisa terwujud.

Transfer ke daerah adalah bagian dari mekanisme pengelolaan fiskal nasional, sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi fiskal sekaligus agar peningkatan kualitas belanja bisa lebih baik. TKDD ini berisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Desa serta Dana kekhususan. Jumlah Dana yang terus meningkat ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk mengambil inisiasi pembangunan di wilayahnya. Tujuannya, agar lebih sesuai dengan keinginan masyarakat daerah tanpa harus keluar dari kepentingan prioritas nasional.

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kondisi yang diharapkan masih belum terwujud dengan baik. Ketimpangan fiskal antarwilayah baik horizontal dan vertikal masih lebar, kemiskinan masih bersikutat di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis kemiskinan, begitu juga dengan pengangguran dan pusat-pusat pertumbuhan, hampir tidak berubah selama hampir dua dekade.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah melihat perlu ada perubahan dalam pengelolaan fiskal ini melalui UU HKPD (Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) yang diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan lebih baik, belanja lebih baik serta pengelolaan pegawai daerah/pusat yang lebih baik.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemendagri Beber Strategi...
Kemendagri Beber Strategi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Kemendagri: Jaga Desa...
Kemendagri: Jaga Desa Award Jadi Penguat Tata Kelola Desa Berintegritas
Cegah Kades Terjerat...
Cegah Kades Terjerat Kasus Hukum, Kejagung Diminta Latih Pengelolaan Dana Desa
Perencanaan Pembangunan...
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal
Prabowo Singgung Masalah...
Prabowo Singgung Masalah Dana Desa Tak Tersalurkan dengan Baik 1 Dekade Terakhir
Redenominasi: Sinyal...
Redenominasi: Sinyal Kebijakan atau Sekadar Kosmetik Moneter?
Gaji ke-13 Sudah Cair...
Gaji ke-13 Sudah Cair ke 5,5 Juta Penerima, Pemerintah Kucurkan Rp24,05 Triliun
Berita Pemangkasan Gaji...
Berita Pemangkasan Gaji ke-13 ASN Dipastikan Hoaks, Pencairan Tetap Juni 2026
Purbaya Sempat Dilarikan...
Purbaya Sempat Dilarikan ke RS: Kini Kondisi Sehat dan Gula Darah Normal
Rekomendasi
Lebih dari 9.500 Orang...
Lebih dari 9.500 Orang Hilang di Gaza sejak Awal Perang
Keberhasilan Memanfaatkan...
Keberhasilan Memanfaatkan Bonus Demografi Bergantung pada Kualitas Generasi Muda
BRI Life Ungkap Peran...
BRI Life Ungkap Peran Mitra Stategis Selama 4 Dekade
Berita Terkini
Tak Kaget Dadan dan...
Tak Kaget Dadan dan Silmy Terjerat Kasus Korupsi, Noel: Juni-Juli Banyak Pejabat Ditangkap KPK
ASPEK Indonesia Temui...
ASPEK Indonesia Temui Pimpinan UNI Global Union di Jenewa
KKP Tangkap Kapal Asing...
KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal
Istana Tepis Isu Pengunduran...
Istana Tepis Isu Pengunduran Diri Menkeu Purbaya
Jadi Kepala BGN, Nanik...
Jadi Kepala BGN, Nanik Deyang: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan
Jadi Kepala BGN, Nanik...
Jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang: Mohon Dikoreksi Kalau Kami Salah
Infografis
Majelis Umum Dukung...
Majelis Umum Dukung Jalur Menuju Anggota Penuh Palestina di PBB
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved