PSI Minta PDIP dan Demokrat Saling Menahan Diri soal Kasus E-KTP
Jum'at, 23 Maret 2018 - 17:48 WIB
PSI Minta PDIP dan Demokrat Saling Menahan Diri soal Kasus E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Perseteruan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat terkait keterlibatan sejumlah tokoh parpol dalam aliran dana kasus e-KTP ikut dikomentari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, Dini Shanti Purwono mengimbau PDIP dan Partai Demokrat menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi. Bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup.
"PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia. PSI khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar ini bukan saja memecah bangsa, namun yang lebih penting memperlemah upaya melawan korupsi," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (23/3/2018).
Dia menilai, perseteruan PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka juga bisa meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan DPR, yang pada dasarnya adalah dua kekuatan vital dalam demokrasi Indonesia. PSI sebagai partai baru berharap sekali partai-partai terdahulu untuk memberi contoh yang dapat diteladani.
"Masyarakat sudah bosan menyaksikan konflik politik berkelanjutan yang bertentangan dengan tujuan membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. PSI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memerangi korupsi secara kolektif dengan meninggalkan sekat-sekat politik yang ada," jelasnya.
Adapun perseteruan PDIP dan Demokrat diawali pernyataan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) yang menyebut nama dua petinggi politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto lalu menyebut partainya bukan penguasa saat pembahasan proyek e-KTP. Hal itu kemudian menuai reaksi keras dari Partai Demokrat. Pernyataan Hasto dinilai seolah menuduh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersalah.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, sangat aneh dan menggelikan jika kemudian PDIP menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dalam dana proyek e-KTP. Menurutnya, sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada.
"Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, hari ini.
Juru Bicara PSI, Dini Shanti Purwono mengimbau PDIP dan Partai Demokrat menahan diri seraya sama-sama memastikan bahwa kader kedua partai tidak terlibat praktik korupsi. Bukan justru saling menuduh bahwa partai lain adalah partai yang paling korup.
"PDIP dan Partai Demokrat adalah dua partai besar yang perilakunya menjadi rujukan jutaan rakyat Indonesia. PSI khawatir perseteruan terbuka antara dua partai besar ini bukan saja memecah bangsa, namun yang lebih penting memperlemah upaya melawan korupsi," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (23/3/2018).
Dia menilai, perseteruan PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka juga bisa meningkatkan ketidakpercayaan publik pada partai politik dan DPR, yang pada dasarnya adalah dua kekuatan vital dalam demokrasi Indonesia. PSI sebagai partai baru berharap sekali partai-partai terdahulu untuk memberi contoh yang dapat diteladani.
"Masyarakat sudah bosan menyaksikan konflik politik berkelanjutan yang bertentangan dengan tujuan membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. PSI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk memerangi korupsi secara kolektif dengan meninggalkan sekat-sekat politik yang ada," jelasnya.
Adapun perseteruan PDIP dan Demokrat diawali pernyataan terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) yang menyebut nama dua petinggi politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto lalu menyebut partainya bukan penguasa saat pembahasan proyek e-KTP. Hal itu kemudian menuai reaksi keras dari Partai Demokrat. Pernyataan Hasto dinilai seolah menuduh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersalah.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, sangat aneh dan menggelikan jika kemudian PDIP menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dalam dana proyek e-KTP. Menurutnya, sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada.
"Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, hari ini.
(kri)
