Ketua DPR Yakin Masalah Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh Terselesaikan
Kamis, 15 Maret 2018 - 23:47 WIB
Ketua DPR Yakin Masalah Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh Terselesaikan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berjanji untuk memediasi pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang belum sepenuhnya dijalankan pemerintah. Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini meyakini tidak ada persoalan dari pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang tidak bisa diselesaikan.
Bamsoet optimistis beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam realisasi berbagai turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh bisa diselesaikan dengan baik.“Saya akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang masih belum dilaksanakan. Hak-hak Pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus harus bisa terpenuhi,” ujar Bamsoet saat bertemu dengan mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Zakaria Saman, di ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Menurut Bamsoet, optimisme dapat terselesaikannya persoalan UU Pemerintahan Aceh karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh telah beberapa kali melakukan pertemuan guna mencari jalan keluar terbaik.
“Kita upayakan persoalan ini jangan terus berlarut-larut. Saya akan mendorong Komisi II DPR dan Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh DPR bersama pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang ada. Kuncinya, kita kembalikan saja sesuai dengan MoU Helsinki,” kata Bamsoet.
Di tengah upaya penyelesaian persoalan ini, Bamsoet berpesan kepada semua pihak di Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah ada. Bamsoet menegaskan, konflik masa lalu tidak boleh terulang lagi karena hanya merugikan dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh.
“Sekarang saatnya menjaga dan memelihara perdamaian dan persatuan yang telah ada. Saatnya seluruh elemen di Aceh mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai dana yang besar masuk ke Aceh menjadi sia-sia,” ujarnya.
Pertemuan Zakaria Saman yang biasa dipanggil Apa Karya dengan Bamsoet berlangsung hangat. Apa Karya dalam pertemuan tersebut banyak mengutarakan persoalan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia sesuai dengan MoU Perdamaian Helsinki.
Bamsoet optimistis beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam realisasi berbagai turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh bisa diselesaikan dengan baik.“Saya akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang masih belum dilaksanakan. Hak-hak Pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus harus bisa terpenuhi,” ujar Bamsoet saat bertemu dengan mantan Menteri Pertahanan Gerakan Aceh Merdeka, Zakaria Saman, di ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Menurut Bamsoet, optimisme dapat terselesaikannya persoalan UU Pemerintahan Aceh karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh telah beberapa kali melakukan pertemuan guna mencari jalan keluar terbaik.
“Kita upayakan persoalan ini jangan terus berlarut-larut. Saya akan mendorong Komisi II DPR dan Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh DPR bersama pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang ada. Kuncinya, kita kembalikan saja sesuai dengan MoU Helsinki,” kata Bamsoet.
Di tengah upaya penyelesaian persoalan ini, Bamsoet berpesan kepada semua pihak di Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah ada. Bamsoet menegaskan, konflik masa lalu tidak boleh terulang lagi karena hanya merugikan dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Aceh.
“Sekarang saatnya menjaga dan memelihara perdamaian dan persatuan yang telah ada. Saatnya seluruh elemen di Aceh mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai dana yang besar masuk ke Aceh menjadi sia-sia,” ujarnya.
Pertemuan Zakaria Saman yang biasa dipanggil Apa Karya dengan Bamsoet berlangsung hangat. Apa Karya dalam pertemuan tersebut banyak mengutarakan persoalan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia sesuai dengan MoU Perdamaian Helsinki.
(whb)
