Peta Koalisi Cair, Kapolri Yakin Pilkada 2018 Berlangsung Aman

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 diprediksi bakal berlangsung aman. Situasi tersebut tidak lepas dari peta koalisi partai politik pengusung calon yang tidak terbatasi oleh sekat koalisi pendukung atau oposisi pemerintah. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2018 sudah sangat matang.

Tito yakin pesta demokrasi di 171 daerah ini akan berlangsung aman. “Kami merasa confident (percaya diri) karena cukup banyak wilayah yang kondisinya kita anggap sudah baik,” ujar Tito dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tito mengungkapkan, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018, telah disiapkan 1.107.310 personel gabungan. Personel ini terdiri atas unsur Polri, TNI, dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Jumlah pasukan yang kita libatkan untuk pilkada serentak 1.107.310 personel. Polri 184.013 personel, TNI 99.559 personel, dan Linmas 823.738 personel, terutama untuk TPS (tempat pemungutan suara),” paparnya.

Dia melanjutkan, pengamanan TPS nantinya menggunakan sistem ring. Klasifikasi ring dibagi berdasarkan TPS yang dianggap rawan, agak rawan, dan aman.

“Nah di daerah yang relatif aman, otomatis pengamanan akan lebih kendur, petugasnya kita perbantukan untuk daerah yang kita anggap rawan,” papar Tito. Di samping itu, menurut Tito, telah disiapkan juga pasukan Brimob sebanyak 41.333 personel untuk membantu pengamanan saat terjadi konflik. Pasukan ini akan standby.

Selain persiapan tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa kompetisi dalam Pilkada Serentak 2018 sangatlah cair. Sebab banyak pasangan calon yang merupakan hasil kolaborasi kekuatan politik partai pendukung dan partai oposisi pemerintah.

“Antardaerah calonnya kan crossing-crossing antar partai, isu-isu agama dan ras tak muncul di sana. Jadi pertarungannya ya pertarungan antar pendukung saja,“ ujar Tito. Dia juga menyebut perbedaan antara Pilkada DKI 2017 yang berlangsung panas dan Pilkada Serentak 2018 ini.

Salah satunya adalah karena calon dalam Pilkada DKI lalu ada yang berasal dari agama tertentu dan ras tertentu. Juga soal gaya bicara calon tertentu mungkin yang tidak disukai kelompok masyarakat. “Kami lihat situasi yang tak begitu bagus seperti dalam Pilkada DKI kecil kemungkinan terjadi pada 2018 ini,” ucap Tito.

Menanggapi pemaparan Kapolri itu, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, yang harus jadi titik berat dalam penganan pilkada adalah potensi gesekan sosial dan konflik horizontal yang sangat tinggi.

“Oke, peta kerawanan sudah dilakukan Polri dan kita apresiasi. Tinggal sekarang bagaimana pelaksanaan teknis mengantisipasi kerawanan tersebut di lapangan agar konflik horizontal benar-benar tidak terjadi dan terantisipasi,” ujar Sudding. (Rahmat Sahid)