Memastikan Keamanan Pilkada Serentak Saat Pandemi
Jum'at, 24 Juli 2020 - 06:18 WIB
loading...
Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT.
A
A
A
Siswo Hadi Sumantri
Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada Desember 2020 di 261 kabupaten/kota dan sembilan provinsi. Pilkada ini akan menjadi kontestasi memilih kepala daerah di tengah situasi pandemi Covid-19 yang kemungkinan besar masih akan berlangsung. Setidaknya sejumlah tahapan penyelenggaraan pilkada yang sudah dilakukan sejak Juni lalu sampai beberapa bulan ke depan akan berlangsung dalam situasi pandemi. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini menambah kompleksitas bagi penyelenggara pilkada dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan keseluruhan prosesnya berjalan dengan lancar.
Ajang Kontestasi Demokrasi
Pilkada merupakan ajang kontestasi demokrasi tingkat lokal untuk menentukan kepala daerah. Kontestasi ini merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan secara demokratis. Pilkada langsung yang menjadi kebijakan pemerintah merupakan pilihan ideal dalam iklim demokrasi. Kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerahnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak pilih.
Hasil positif ditunjukkan oleh model pilkada langsung tersebut. Sejumlah daerah berhasil menemukan pemimpin daerah yang terbukti memberi kemajuan bagi pembangunan di daerah masing-masing. Pelayanan publik pun semakin berkualitas saat pemimpin yang dipilih masyarakat memiliki kapasitas menciptakan birokrasi daerah yang baik. Pilkada langsung juga membangun hubungan yang kuat antara masyarakat dan pemimpinnya. Di sisi lain, model pilkada langsung juga menimbulkan persoalan, salah satunya tumbuhnya politik berdasarkan dinasti pada beberapa daerah.
Di antara pengaruh baik maupun persoalan yang masih muncul, pilihan ideal demokratis ini memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Penyelenggaraan pilkada membutuhkan anggaran dana yang besar. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang besar di Indonesia juga menimbulkan kompleksitas penyelenggaraan pilkada. Konsekuensi lain yang muncul terkait dengan aspek sosial masyarakat. Tingginya tensi persaingan politik dalam pilkada menimbulkan friksi sosial di antara elemen masyarakat yang bisa mengarah pada konflik sosial atau gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada sebagian daerah friksi sosial ini berlangsung lama meskipun pilkada telah selesai.
Potensi Gangguan Keamanan di Tengah Pandemi
Munculnya gangguan keamanan sampai pada terjadinya konflik sosial dalam masyarakat merupakan hal yang kontraproduktif dengan tujuan pilkada sebagai upaya yang demokratis dalam memilih pemimpin daerah. Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dapat menjadi pemicu semakin besarnya potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dalam masyarakat.
Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak akan dilaksanakan pada Desember 2020 di 261 kabupaten/kota dan sembilan provinsi. Pilkada ini akan menjadi kontestasi memilih kepala daerah di tengah situasi pandemi Covid-19 yang kemungkinan besar masih akan berlangsung. Setidaknya sejumlah tahapan penyelenggaraan pilkada yang sudah dilakukan sejak Juni lalu sampai beberapa bulan ke depan akan berlangsung dalam situasi pandemi. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini menambah kompleksitas bagi penyelenggara pilkada dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan keseluruhan prosesnya berjalan dengan lancar.
Ajang Kontestasi Demokrasi
Pilkada merupakan ajang kontestasi demokrasi tingkat lokal untuk menentukan kepala daerah. Kontestasi ini merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan secara demokratis. Pilkada langsung yang menjadi kebijakan pemerintah merupakan pilihan ideal dalam iklim demokrasi. Kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerahnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak pilih.
Hasil positif ditunjukkan oleh model pilkada langsung tersebut. Sejumlah daerah berhasil menemukan pemimpin daerah yang terbukti memberi kemajuan bagi pembangunan di daerah masing-masing. Pelayanan publik pun semakin berkualitas saat pemimpin yang dipilih masyarakat memiliki kapasitas menciptakan birokrasi daerah yang baik. Pilkada langsung juga membangun hubungan yang kuat antara masyarakat dan pemimpinnya. Di sisi lain, model pilkada langsung juga menimbulkan persoalan, salah satunya tumbuhnya politik berdasarkan dinasti pada beberapa daerah.
Di antara pengaruh baik maupun persoalan yang masih muncul, pilihan ideal demokratis ini memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Penyelenggaraan pilkada membutuhkan anggaran dana yang besar. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang besar di Indonesia juga menimbulkan kompleksitas penyelenggaraan pilkada. Konsekuensi lain yang muncul terkait dengan aspek sosial masyarakat. Tingginya tensi persaingan politik dalam pilkada menimbulkan friksi sosial di antara elemen masyarakat yang bisa mengarah pada konflik sosial atau gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada sebagian daerah friksi sosial ini berlangsung lama meskipun pilkada telah selesai.
Potensi Gangguan Keamanan di Tengah Pandemi
Munculnya gangguan keamanan sampai pada terjadinya konflik sosial dalam masyarakat merupakan hal yang kontraproduktif dengan tujuan pilkada sebagai upaya yang demokratis dalam memilih pemimpin daerah. Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dapat menjadi pemicu semakin besarnya potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dalam masyarakat.
