Sesalkan Pernyataan Wiranto, KIPP Ingatkan KPK Tak Mainkan Opini Publik
Selasa, 13 Maret 2018 - 16:42 WIB
Sesalkan Pernyataan Wiranto, KIPP Ingatkan KPK Tak Mainkan Opini Publik
A
A
A
JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia ikut berkomentar terkait pernyataan Menko Polhukam, Wiranto yang meminta penundaan proses hukum terhadap beberapa calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi yang ditangani KPK.
Menurut Sekjen KIPP, Kaka Suminta, pernyataan Wiranto itu keluar setelah mantan Ketua Umum Partai Hanura itu memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
"Pernyataan Wiranto tersebut disampaikan tak lama setelah KPK menyampaikan informasi soal akan adanya tersangka dari daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018," ujar Kaka dalam keterangan persnya, Selasa (13/3/2018).
Menurut Kaka, Wiranto tidak tepat menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kelapa daerah dan, calon kepala daerah di wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 2018.
Menurutnya, penegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Sebab, dari sisi legal penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.
Karenanya, KPK diminta tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan opini publik.
"Sehingga, penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksankana Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Menurut Sekjen KIPP, Kaka Suminta, pernyataan Wiranto itu keluar setelah mantan Ketua Umum Partai Hanura itu memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
"Pernyataan Wiranto tersebut disampaikan tak lama setelah KPK menyampaikan informasi soal akan adanya tersangka dari daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018," ujar Kaka dalam keterangan persnya, Selasa (13/3/2018).
Menurut Kaka, Wiranto tidak tepat menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Negara yang harus mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khusunya dalam kasus korupsi, termasuk kepada para kelapa daerah dan, calon kepala daerah di wilayah yang sedang melaksanakan Pilkada serentak 2018.
Menurutnya, penegakkan hukum, khususnya dalam kasus korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Sebab, dari sisi legal penanganan kasus hukum korupsi di daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yang sudah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yang terkena OTT KPK beberapa waktu lalu.
Karenanya, KPK diminta tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yang berlaku, dan tidak memainkan opini publik.
"Sehingga, penanganan kasus korupsi di daeah yang melaksankana Pilkada adalah hal biasa yang tidak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
(pur)
