Cegah Korupsi Calon Kepala Daerah, KPK Bakal Kawal Pilkada 2020

Rabu, 24 Juni 2020 - 14:01 WIB
loading...
Cegah Korupsi Calon...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan diakhir 2020. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan diakhir 2020.

"Kami akan kawal kegiatan-kegiatan 2020 yang tersebar di 9 provinsi dan 270 kabupaten kota," ujar Ketua KPK Firli Bahuri diskusi interaktif secara virtual, Rabu (24/6/2020).

Pengawalan ini dilakukan untuk membangun integritas para calon kepala daerah agar dapat terhindar dari praktik-praktik tindak pidana korupsi. "Kita akan hadir menyampaikan dan juga ikut mengawasi bagaimana wujudnya pakta integritas," jelasnya. (Baca juga: KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah)

KPK bakal menemui seluruh calon kepala daerah di 9 provinsi dan 270 kabupaten atau kota yang bertarung pada Pilkada 2020. Pertemuan itu nantinya bakal membahas penguatan integritas para calon kepala daerah ketika terpilih nantinya.

"Misalnya provinsi A disitu ada 7 kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada maka kita akan hadir kita akan menyampaikan dan kita akan ikut mengawasi bagaimana terwujudnya pakta integritas karena sesungguhnya korupsi itu terjadi pertama karena ada kekuasaan kedua karena ada kesempatan dan yang ketiga adalah minusnya integritas. Ini yang selalu dikumandangkan oleh KPK membangun integritas sehingga kita mencegah dan meniadakan kasus-kasus korupsi," ucapnya.Raka Dwi Novianto
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mahfud MD Ungkap Alasan...
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Asas Konflik Kepentingan
3 Tersangka Kasus Suap...
3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Beri Rp6,9 M agar Dapat Jatah
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Yusril Sebut KPK Bisa...
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah
Laporan Amplop Menhut...
Laporan Amplop Menhut Raja Juli, KPK: Yang Dilaporkan hanya Berita Acara Pengembalian, Nominalnya Tidak
Bupati Lombok Barat...
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 7 Orang Langsung Diboyong ke Jakarta
PASTI Indonesia Minta...
PASTI Indonesia Minta KPK Soroti Pengelolaan PDRD Raja Ampat Tahun 2025
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
Rekomendasi
Mengancam Bumi, China...
Mengancam Bumi, China Siap Pindahkan Asteroid 2015 XF261
Presiden Zelensky Akan...
Presiden Zelensky Akan Memiliki Pesaing Politik yang Kuat, Ini 5 Pemicunya
Iran Berhasil Serang...
Iran Berhasil Serang Situs CIA, Amerika Curiga Rusia Terlibat
Berita Terkini
Dokter Tifa Siap Terima...
Dokter Tifa Siap Terima Apa Pun Putusan Sela Hari Ini
Menjembatani Rivalitas...
Menjembatani Rivalitas LCS: Konsep Hybrid Maritime Security Governance System
Ahli Waris Laporkan...
Ahli Waris Laporkan Dugaan Kepemilikan Aset Tak Wajar Mantan Hakim dan Jaksa ke KPK
Kisah Calvin dan Yehezkiel,...
Kisah Calvin dan Yehezkiel, Peraih Adhi Makayasa 2026 yang Dilantik Prabowo di Istana Merdeka
Daftar Lengkap Mutasi...
Daftar Lengkap Mutasi Besar-besaran di Kejaksaan, Dirdik Jampidsus hingga Kajati
Mahfud MD Ungkap Alasan...
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Asas Konflik Kepentingan
Infografis
KPK: Ada Sekitar 600...
KPK: Ada Sekitar 600 Politisi Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved