Pengamat: Peluang Munculnya Poros Ketiga di Pilpres 2019 Kecil
Sabtu, 03 Maret 2018 - 18:31 WIB
Pengamat: Peluang Munculnya Poros Ketiga di Pilpres 2019 Kecil
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprediksi kemungkinan munculnya poros ketiga dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sangat besar. Wasekjen PDIP Eriko Sutarduga beralasan munculnya poros ketiga ditandai dengan postingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di media sosial yang menyebut akan mengajukan capresnya sendiri bila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak mendapat posisi cawapres.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan peluang untuk munculnya poros ketiga di Pilpres 2019 sangat kecil. Secara politis dirinya melihat hanya dua capres dan cawapres yang akan muncul.
"Saya kira opsi pertama hanya ada dua calon. Opsi kedua, lebih dari dua calon. Maksimal tiga calon," ujarnya lewat sambungan telepon kepada SINDOnews, Sabtu (3/3/2018).
Pasalnya, dia melihat sudah enam partai politik (parpol) menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 yakni, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKPI. Sementara, lima parpol belum menyatakan dukungan yakni, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan PKB. "Untuk duet Gerindra dan PKS sudah cukup, karena lebih dari 50%," ucapnya.
Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad Bandung ini, poros ketiga ini hanya mungkin terjadi kalau ada tiga hal. Pertama adalah momentum politik ketika PKB memutuskan tidak mendukung Jokowi karena tidak ada kepastian posisi cawapres.
"Kalau saya melihat PKB ini hanya ngambek sebenarnya, pengen diperhatikanlah. Tidak betul-betul mau bikin poros ketiga. Tapi kalau PKB benar-benar berada di poros Jokowi tidak mungkin ada poros ketiga. Sebab, Demokrat dan PAN tidak bisa membuat koalisi karena enggak cukup 50 persen," jelasnya.
Kedua, lanjut Muradi, kesiapan logistik. Dia menilai, butuh logistik atau dana yang tidak sedikit untuk membangun poros koalisi di Pilpres 2019.
"Saya kira mereka akan berpikir ratusan kali untuk membangun poros, kecuali jika pasti menang di pilpres. Saya menghitung minimum kebutuhan untuk nyapres itu Rp1,5 triliun, angka normal Rp2,7 triliun, kalau mau ongkang-ongkang kaki di atas Rp3 triliun," ungkapnya.
Ketiga, terjadi sebuah kecelakan politik. Dia mencontohkan, dalam berbagai kasus tiba-tiba kemudian koalisi pemerintah tidak solid. "Katakanlah kemudian PKB keluar dari poros Jokowi karena tidak mendapat jatah cawapres. Lalu membentuk poros baru dengan Demokrat dan PAN. Akan tetapi saya melihat PKB ini sekadar ngambek minta diperhatikan oleh Megawati dan Jokowi," paparnya.
Melihat pada tiga kemungkinan di atas, Muradi menilai muncul poros ketiga di Pilpres 2019 cukup berat. Sebab, parpol sendiri tidak ada yang bisa memastikan lolos dengan perolehan suara minimal 4%.
"Yang jadi problem parpol tak punya cukup logistik di pileg dan masih berkutat memastikan partainya lolos di pileg," tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan peluang untuk munculnya poros ketiga di Pilpres 2019 sangat kecil. Secara politis dirinya melihat hanya dua capres dan cawapres yang akan muncul.
"Saya kira opsi pertama hanya ada dua calon. Opsi kedua, lebih dari dua calon. Maksimal tiga calon," ujarnya lewat sambungan telepon kepada SINDOnews, Sabtu (3/3/2018).
Pasalnya, dia melihat sudah enam partai politik (parpol) menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 yakni, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKPI. Sementara, lima parpol belum menyatakan dukungan yakni, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan PKB. "Untuk duet Gerindra dan PKS sudah cukup, karena lebih dari 50%," ucapnya.
Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad Bandung ini, poros ketiga ini hanya mungkin terjadi kalau ada tiga hal. Pertama adalah momentum politik ketika PKB memutuskan tidak mendukung Jokowi karena tidak ada kepastian posisi cawapres.
"Kalau saya melihat PKB ini hanya ngambek sebenarnya, pengen diperhatikanlah. Tidak betul-betul mau bikin poros ketiga. Tapi kalau PKB benar-benar berada di poros Jokowi tidak mungkin ada poros ketiga. Sebab, Demokrat dan PAN tidak bisa membuat koalisi karena enggak cukup 50 persen," jelasnya.
Kedua, lanjut Muradi, kesiapan logistik. Dia menilai, butuh logistik atau dana yang tidak sedikit untuk membangun poros koalisi di Pilpres 2019.
"Saya kira mereka akan berpikir ratusan kali untuk membangun poros, kecuali jika pasti menang di pilpres. Saya menghitung minimum kebutuhan untuk nyapres itu Rp1,5 triliun, angka normal Rp2,7 triliun, kalau mau ongkang-ongkang kaki di atas Rp3 triliun," ungkapnya.
Ketiga, terjadi sebuah kecelakan politik. Dia mencontohkan, dalam berbagai kasus tiba-tiba kemudian koalisi pemerintah tidak solid. "Katakanlah kemudian PKB keluar dari poros Jokowi karena tidak mendapat jatah cawapres. Lalu membentuk poros baru dengan Demokrat dan PAN. Akan tetapi saya melihat PKB ini sekadar ngambek minta diperhatikan oleh Megawati dan Jokowi," paparnya.
Melihat pada tiga kemungkinan di atas, Muradi menilai muncul poros ketiga di Pilpres 2019 cukup berat. Sebab, parpol sendiri tidak ada yang bisa memastikan lolos dengan perolehan suara minimal 4%.
"Yang jadi problem parpol tak punya cukup logistik di pileg dan masih berkutat memastikan partainya lolos di pileg," tutupnya.
(kri)
