Integritas Aparatur Peradilan dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas MA
Kamis, 01 Maret 2018 - 14:24 WIB
Integritas Aparatur Peradilan dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas MA
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menyampaikan laporan tahunan 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Dalam laporan itu hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah Menteri Kabinet Kerja, kepala lembaga negara, para hakim agung, serta hakim MA negara-negara sahabat.
Dalam laporannya, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.
"Hal itu bisa dilaksanakan jika dijalankan oleh hakim dan aparatur peradilan yang berkompeten dan berintegritas," ujar Hatta dalam sambutannya di Gedung Cendrawasih, JCC, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Selain itu, Hatta menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Menurutnya, pelayanan publik di bidang peradilan akan berjalan maksimal jika lembaga peradilan tidak sekadar menyelenggarakan peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Lebih jauh dari itu, lanjut Hatta, lembaga peradilan harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut dia, peradilan tidak hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara dengan menegakkan asas-asas peradilan, namun juga didorong untuk memenuhi tujuan dan asas-asas pelayanan publik.
Ditambahkan dia, lembaga MA akan terus melakukan perubahan ke dalam tubuh lembaga melalui berbagai regulasi dan kebijakan dan hasilnya di tahun 2017. Hatta mengklaim, MA mampu kembali menorehkan prestasi di bidang produktivitas memutus perkara yang tertinggi sepanjang sejarah yaitu 92,23 dan yang terendah dalam tunggakan sisa perkara sebanyak 1.388.
"Hal itu merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya," tutupnya.
Dalam laporannya, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan.
"Hal itu bisa dilaksanakan jika dijalankan oleh hakim dan aparatur peradilan yang berkompeten dan berintegritas," ujar Hatta dalam sambutannya di Gedung Cendrawasih, JCC, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Selain itu, Hatta menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Menurutnya, pelayanan publik di bidang peradilan akan berjalan maksimal jika lembaga peradilan tidak sekadar menyelenggarakan peradilan sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Lebih jauh dari itu, lanjut Hatta, lembaga peradilan harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut dia, peradilan tidak hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara dengan menegakkan asas-asas peradilan, namun juga didorong untuk memenuhi tujuan dan asas-asas pelayanan publik.
Ditambahkan dia, lembaga MA akan terus melakukan perubahan ke dalam tubuh lembaga melalui berbagai regulasi dan kebijakan dan hasilnya di tahun 2017. Hatta mengklaim, MA mampu kembali menorehkan prestasi di bidang produktivitas memutus perkara yang tertinggi sepanjang sejarah yaitu 92,23 dan yang terendah dalam tunggakan sisa perkara sebanyak 1.388.
"Hal itu merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya," tutupnya.
(kri)
