Cawapres Jokowi Disarankan dari Kalangan Islam dan Non-Jawa
Senin, 26 Februari 2018 - 09:14 WIB
Cawapres Jokowi Disarankan dari Kalangan Islam dan Non-Jawa
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden 2019.
Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas III di Bali, Jumat 23 Februari 2018. (Baca juga:
Lalu siapakah sosok yang dianggap ideal untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pemilu 2019?
Mencermati hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai ada tiga hal yang menjadi diskursus mengenai hal tersebut.
Pertama, jika hanya ingin sekadar menang pilpres, Jokowi tidak perlu rumus racikan apa pun dalam menentukan cawapresnya.
"Cukup hanya dengan modal elektabilitas tinggi dan disetujui parpol pengusung. Apalagi sejauh ini elektabilitas Jokowi mendekati titik aman," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (26/2/2018).
Kedua, lanjut dia, di tengah hiruk kebangsaan dan atas nama menjaga keseimbangan, idealnya cawapres Jokowi dari kalangan Islam dan non-Jawa, terutama untuk menetralisasi dan membendung isu SARA.
Sementara unsur luar Jawa, kata dia, memperkuat upaya Jokowi untuk memeratakan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa.
Ketiga, kata Adi, cawapres dari kalangan Islam dan luar Jawa bukan semata untuk kepentingan "insentif elektoral", namun untuk target stabilitas dan perimbangan politik jangka panjang jika Jokowi terpilih kembali.
"Sehingga tidak ada pihak-pihak yang meragukan komitmen keislaman Presiden. Sehingga tak ada lagi persepsi bahwa pembangunan yang berorientasi Jawa sentris," tuturnya.
Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas III di Bali, Jumat 23 Februari 2018. (Baca juga:
Lalu siapakah sosok yang dianggap ideal untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pemilu 2019?
Mencermati hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai ada tiga hal yang menjadi diskursus mengenai hal tersebut.
Pertama, jika hanya ingin sekadar menang pilpres, Jokowi tidak perlu rumus racikan apa pun dalam menentukan cawapresnya.
"Cukup hanya dengan modal elektabilitas tinggi dan disetujui parpol pengusung. Apalagi sejauh ini elektabilitas Jokowi mendekati titik aman," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (26/2/2018).
Kedua, lanjut dia, di tengah hiruk kebangsaan dan atas nama menjaga keseimbangan, idealnya cawapres Jokowi dari kalangan Islam dan non-Jawa, terutama untuk menetralisasi dan membendung isu SARA.
Sementara unsur luar Jawa, kata dia, memperkuat upaya Jokowi untuk memeratakan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Jawa.
Ketiga, kata Adi, cawapres dari kalangan Islam dan luar Jawa bukan semata untuk kepentingan "insentif elektoral", namun untuk target stabilitas dan perimbangan politik jangka panjang jika Jokowi terpilih kembali.
"Sehingga tidak ada pihak-pihak yang meragukan komitmen keislaman Presiden. Sehingga tak ada lagi persepsi bahwa pembangunan yang berorientasi Jawa sentris," tuturnya.
(dam)
