KPK Diminta Fokus Usut Nama yang Disebut Dalam Dakwaan E-KTP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta fokus menindaklanjuti banyaknya elite politik yang disebut menerima uang dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang berlangsung di Pengadilan Tipikor.

"Itu dulu yang fokus, pemberantasan korupsi harus dilakukan tuntas," kata Ketua bidang Hukum DPP Gerindra, Habiburokhman dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Habib ini, bagaimana pun bicara korupsi bukan intitusi yang berbuat, melainkan oknum di mana dalam kasus ini diduga menjerat lintas partai politik.

Maka itu, ketua Dewan pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini berharap KPK tidak perlu terpengaruh dengan pihak-pihak yang berada di luar surat dakwaan. Apalagi, sampai muncul nama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, apa yang tertuang dalam surat dakwaan dianggap sudah matang, di mana selama perjalanan sidang tidak ada hal yang baru atau tersangka baru. Bahkan nama-nama yang disebut dalam dakwaan belum ditindaklanjuti KPK.

"Disisi lain apa yang terjadi di sidang mirwan amir, firman saya gak engah, baru ada berita SBY laporkan, kita hormati," pungkasnya.