Badan Advokasi Golkar Usulkan Pecat Kader Terindikasi Korupsi
Minggu, 04 Februari 2018 - 23:41 WIB
Badan Advokasi Golkar Usulkan Pecat Kader Terindikasi Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Badan Advokasi Partai Golkar sangat menyayangkan sikap tak terpuji kader Golkar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mencanangkan tagline Golkar sebagai partai bersih, bebas KKN, keputusan itu harusnya diresapi dan dijalankan oleh seluruh kader Partai Golkar.
Ketua DPD Golkar Provinsi Jatim Nyono Suharli Wihandoko yang juga Bupati Jombang terkena OTT KPK lantaran diduga menerima sejumlah uang terkait dengan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang. Nyono terkena OTT KPK pada Sabtu 3 Februari 2018.
"Kader Golkar yang menjabat di eksekutif dan legislatif baik DPR, DPRD I dan II sebaiknya menjaga betul tagline Golkar Bersih yang dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ketum harus diresapi bukan hanya sekedar jargon saja, apalagi tahun 2018 ini merupakan tahun politik," ujar Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/02/2018).
Badan Advokasi Partai Golkar mengingatkan dan meminta seluruh kader partai yang menjabat sebagai eksekutif dan legislatif agar menjaga perilaku korupsi di tahun politik ini. Jagalah kepercayaan masyarakat di daerah masing-masing, jangan jargon Golkar Bersih tidak dilaksanakan oleh kader Golkar.
"Kita harus mendukung tagline bersih yang dicanangkan Ketum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto agar Golkar menang Pemilu 2019," tutur Jaya.
Menurutnya, tren elaktabilitas Partai Golkar di tahun 2018 yang semakin baik dan naik wajib dijaga seluruh kader Partai Golkar. Jangan sampai kata dia, turun lagi karena di tahun 2019 pileg dan pilpres sudah di depan mata.
Dengan tren elaktabilitas Golkar yang semakin baik ini, tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar mampu menjadi pemenang pemilu mengalahkan PDIP. Dengan catatan, lanjut dia, Partai Golkar mampu mempertahankan tren tersebut dan tidak ada lagi kader yang bermasalah hukum di tahun 2018.
Dikatakan, Badan Advokasi Partai Golkar meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar memberikan sanksi tegas dan keras bagi siapa saja kader yang terlibat kasus KKN dan perilaku tak terpuji atau kader terkena OTT. Pihaknya mendukung pemberian sanksi tegas kepada kader Golkar yang terlibat korupsi demi menjaga nama baik partai di depan publik.
"Apalagi ketum sudah mencanangkan Golkar Bersih yang tentunya bisa diartikan Golkar bersih dari korupsi, KKN dan bersih dari perilaku perilaku tidak terpuji," tegasnya.
Dijelaskan Muslim, sanksi tegas perlu diberikan kepada segelintir kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena menurutnya, kasus korupsi dapat memengaruhi elektabilitas Partai.
"Jelas kasus ini sangat merugikan Partai Golkar. Saya mengajak kepada seluruh kader Golkar untuk menjaga tagline Golkar Bersih yang dicanangkan Bapak Airlangga Hartarto dengan menjaga perilaku tidak korupsi, KKN dan tidak terpuji. Semoga Golkar bangkit, Golkar jaya dan Golkar menang di 2019," katanya.
Di sisi lain Jaya juga menegaskan, Badan Advokasi Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum apabila DPP memerintahkan Badan Advokasi untuk mendampingi secara hukum kader yang bermasalah. Menurutnya, sudah kewajiban badan advokasi secara organisasi untuk mendampingi kader yang bermasalah apabila ada permintaan dari DPP Partai Golkar.
"Pendampingan ini bukan berarti Badan Advokasi Mendukung perilaku korupsi namun Badan Advokasi Partai Golkar menjalankan kewajiban sebagai organisasi yang membela kepentingan hukum kader Golkar yang bermasalah," kata Muslim yang juga Managing Partner dari MJB & Partners.
Di saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mencanangkan tagline Golkar sebagai partai bersih, bebas KKN, keputusan itu harusnya diresapi dan dijalankan oleh seluruh kader Partai Golkar.
Ketua DPD Golkar Provinsi Jatim Nyono Suharli Wihandoko yang juga Bupati Jombang terkena OTT KPK lantaran diduga menerima sejumlah uang terkait dengan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang. Nyono terkena OTT KPK pada Sabtu 3 Februari 2018.
"Kader Golkar yang menjabat di eksekutif dan legislatif baik DPR, DPRD I dan II sebaiknya menjaga betul tagline Golkar Bersih yang dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ketum harus diresapi bukan hanya sekedar jargon saja, apalagi tahun 2018 ini merupakan tahun politik," ujar Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/02/2018).
Badan Advokasi Partai Golkar mengingatkan dan meminta seluruh kader partai yang menjabat sebagai eksekutif dan legislatif agar menjaga perilaku korupsi di tahun politik ini. Jagalah kepercayaan masyarakat di daerah masing-masing, jangan jargon Golkar Bersih tidak dilaksanakan oleh kader Golkar.
"Kita harus mendukung tagline bersih yang dicanangkan Ketum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto agar Golkar menang Pemilu 2019," tutur Jaya.
Menurutnya, tren elaktabilitas Partai Golkar di tahun 2018 yang semakin baik dan naik wajib dijaga seluruh kader Partai Golkar. Jangan sampai kata dia, turun lagi karena di tahun 2019 pileg dan pilpres sudah di depan mata.
Dengan tren elaktabilitas Golkar yang semakin baik ini, tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar mampu menjadi pemenang pemilu mengalahkan PDIP. Dengan catatan, lanjut dia, Partai Golkar mampu mempertahankan tren tersebut dan tidak ada lagi kader yang bermasalah hukum di tahun 2018.
Dikatakan, Badan Advokasi Partai Golkar meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar memberikan sanksi tegas dan keras bagi siapa saja kader yang terlibat kasus KKN dan perilaku tak terpuji atau kader terkena OTT. Pihaknya mendukung pemberian sanksi tegas kepada kader Golkar yang terlibat korupsi demi menjaga nama baik partai di depan publik.
"Apalagi ketum sudah mencanangkan Golkar Bersih yang tentunya bisa diartikan Golkar bersih dari korupsi, KKN dan bersih dari perilaku perilaku tidak terpuji," tegasnya.
Dijelaskan Muslim, sanksi tegas perlu diberikan kepada segelintir kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena menurutnya, kasus korupsi dapat memengaruhi elektabilitas Partai.
"Jelas kasus ini sangat merugikan Partai Golkar. Saya mengajak kepada seluruh kader Golkar untuk menjaga tagline Golkar Bersih yang dicanangkan Bapak Airlangga Hartarto dengan menjaga perilaku tidak korupsi, KKN dan tidak terpuji. Semoga Golkar bangkit, Golkar jaya dan Golkar menang di 2019," katanya.
Di sisi lain Jaya juga menegaskan, Badan Advokasi Partai Golkar siap memberikan bantuan hukum apabila DPP memerintahkan Badan Advokasi untuk mendampingi secara hukum kader yang bermasalah. Menurutnya, sudah kewajiban badan advokasi secara organisasi untuk mendampingi kader yang bermasalah apabila ada permintaan dari DPP Partai Golkar.
"Pendampingan ini bukan berarti Badan Advokasi Mendukung perilaku korupsi namun Badan Advokasi Partai Golkar menjalankan kewajiban sebagai organisasi yang membela kepentingan hukum kader Golkar yang bermasalah," kata Muslim yang juga Managing Partner dari MJB & Partners.
(kri)
