Menteri Basuki Bekali Cakada PDI-P Pembangunan Infrastruktur Tepat Sasaran
A
A
A
DEPOK - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono turut dihadirkan mengisi materi dalam Sekolah Partai yang diselenggarakan PDI Perjuangan untuk para calon kepala/wakil kepala daerah yang diusung di pilkada Serentak 2018.
Dalam pemaparannya, basuki menguraikan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla.
Menteri Basuki memberikan tips bagaimana seorang kepala daerah untuk bisa membangun infrastruktur yang tepat sasaran dalam arti tidak hanya dirasakan langsung manfaatnya, tetapi juga bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur memang merupakan investasi jangka panjang yang memang tidak akan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam waktu dekat. Sebab, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai peningkatan,” kata Basuki, di Wisma Kinasih, Depok, Senin (30/1).
Basuki kemudian menceritakan, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, tetapi jangka pendeknya tetap ada hasilnya. Salah satu yang bisa diukur adalah angka penurunan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan, presentase penduduk miskin mencapai 10,38%. Dari jumlah tersebut 61,47% berada di wilayah pedesaan, dan 38,53% berada di wilayah perkotaan.
“Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,78%. Kemiskinan masih menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur," ujar Menteri Basuki.
Selanjutnya, untuk meningkatkan pemerataan di desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah desa, Pemerintah telah memulai program Padat Karya Tunai (PKT) Tahun 2018. Salah satunya adalah program PKT Irigasi (P3-TGAI) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan adanya program padat karya ini membuat para petani membangun desanya di saat tidak musim tanam.
"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Tapi, dengan adanya program Padat Karya ini, mereka jadi tidak perlu pergi kemana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah," ujar Menteri Basuki.
Strategi seperti itu, kata basuki, bisa diterapkan oleh kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan di daerahnya masing-masing di mana orientasi pembangunan infrastruktur selain untuk kemajuan secara fisik juga untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.
Dalam Sekolah Partai periode kali ini, selain Basuki, hadir juga sebagai pemateri yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Bupati Trenggalek M Nur Arifin, dan Direktur The Wahid Institute Ahmad Suaedy. Adapun dari PDI Perjuangan yang hadir langsung yakni Kepala Sekolah Partai Komarudin Watubun, Wakil Sekolah Partai Daryatmo mardiyanto, dan Sekretaris Sekolah Partai Eva K Sundari.
Dalam pemaparannya, basuki menguraikan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla.
Menteri Basuki memberikan tips bagaimana seorang kepala daerah untuk bisa membangun infrastruktur yang tepat sasaran dalam arti tidak hanya dirasakan langsung manfaatnya, tetapi juga bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur memang merupakan investasi jangka panjang yang memang tidak akan bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam waktu dekat. Sebab, ada proses yang harus dilalui untuk mencapai peningkatan,” kata Basuki, di Wisma Kinasih, Depok, Senin (30/1).
Basuki kemudian menceritakan, meskipun pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, tetapi jangka pendeknya tetap ada hasilnya. Salah satu yang bisa diukur adalah angka penurunan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan, presentase penduduk miskin mencapai 10,38%. Dari jumlah tersebut 61,47% berada di wilayah pedesaan, dan 38,53% berada di wilayah perkotaan.
“Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,78%. Kemiskinan masih menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur," ujar Menteri Basuki.
Selanjutnya, untuk meningkatkan pemerataan di desa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah desa, Pemerintah telah memulai program Padat Karya Tunai (PKT) Tahun 2018. Salah satunya adalah program PKT Irigasi (P3-TGAI) yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan adanya program padat karya ini membuat para petani membangun desanya di saat tidak musim tanam.
"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Tapi, dengan adanya program Padat Karya ini, mereka jadi tidak perlu pergi kemana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi dan mendapatkan upah," ujar Menteri Basuki.
Strategi seperti itu, kata basuki, bisa diterapkan oleh kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan di daerahnya masing-masing di mana orientasi pembangunan infrastruktur selain untuk kemajuan secara fisik juga untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.
Dalam Sekolah Partai periode kali ini, selain Basuki, hadir juga sebagai pemateri yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Bupati Trenggalek M Nur Arifin, dan Direktur The Wahid Institute Ahmad Suaedy. Adapun dari PDI Perjuangan yang hadir langsung yakni Kepala Sekolah Partai Komarudin Watubun, Wakil Sekolah Partai Daryatmo mardiyanto, dan Sekretaris Sekolah Partai Eva K Sundari.
(pur)