Ini Kata PDIP soal Kehadiran Puan Maharani Saat Verifikasi KPU
Selasa, 30 Januari 2018 - 11:19 WIB
Ini Kata PDIP soal Kehadiran Puan Maharani Saat Verifikasi KPU
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani terlihat dalam acara verifikasi faktual PDIP oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Munculnya Puan ini 'mencuri' perhatian sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kehadiran putri Presiden kelima Indonesia ini adalah sinyal akan aktif kembali di partai berlambang banteng ini.
Ketika dikonfirmasi, Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU RI. Untuk aktifnya Puan ini, Basarah menyatakan partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi Pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019, termasuk keterlibatan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif.
"Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," ujarnya, Selasa (30/1/2018).
Hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif, tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu. "Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.
Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Koordinator DPP Partai Golkar.
Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani memiliki rekam jejak bagus. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin Kementerian PMK," jelas Basarah yang dipilih Megawati sebagai Wasekjen dalam dua kepengurusan berturut-turut.
Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung juga menyatakan tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden Jokowi.
Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara. "90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.
Saat ditanyakan apakah menjelang tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, ia menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.
Ketika dikonfirmasi, Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan memang wajib hadiri untuk kewajiban verifikasi partai oleh KPU RI. Untuk aktifnya Puan ini, Basarah menyatakan partainya memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi Pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019, termasuk keterlibatan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif.
"Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai," ujarnya, Selasa (30/1/2018).
Hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif, tetapi Basarah berharap Presiden Jokowi sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu. "Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah.
Harapan Basarah bukan tanpa dasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Munaslub. Pun dengan Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Koordinator DPP Partai Golkar.
Jika disebut Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga meyakini bahwa Puan Maharani memiliki rekam jejak bagus. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin Kementerian PMK," jelas Basarah yang dipilih Megawati sebagai Wasekjen dalam dua kepengurusan berturut-turut.
Sementara Puan sendiri saat ditemui di acara verifikasi di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung juga menyatakan tugasnya sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden Jokowi.
Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara. "90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.
Saat ditanyakan apakah menjelang tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, ia menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.
(kri)
