DPD Minta Pemerintah Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan di Papua
Senin, 29 Januari 2018 - 10:19 WIB
DPD Minta Pemerintah Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan di Papua
A
A
A
TIMIKA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan pemerintah pusat dan semua level pemerintahan di Papua untuk menjadikan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang mengakibatkan puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengevaluasi total program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua agar hal serupa tidak terulang kembali. Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua, Minggu (28/1/2018).
Kehadiran para anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare.
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Artinya walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, pemerintah harus memformusikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana pemerintah baik yang di pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua, Minggu (28/1/2018).
Kehadiran para anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare.
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Artinya walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, pemerintah harus memformusikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana pemerintah baik yang di pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.
(kri)
