Usulan Polisi Jadi Plt Gubernur Dinilai Merusak Citra Polri
Sabtu, 27 Januari 2018 - 17:37 WIB
Usulan Polisi Jadi Plt Gubernur Dinilai Merusak Citra Polri
A
A
A
JAKARTA - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat plt gubernur di provinsi yang bakal menggelar pilkada dinilai berpotensi merusak citra institusi Polri.
Maka itu, usulan Tjahjo Kumolo itu terus menuai kritikan. "Terlepas dari perdebatan regulasi, bagi saya penunjukan tersebut merusak tatanan dan berpotensi menyeret Polisi lebih dalam pada pusaran politik praktis," ujar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Sabtu (27/1/2018).
Menurut dia, sulit menampik bahwa tidak ada agenda politik di belakang penunjukkan perwira Polisi tersebut sebagai gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Bagi saya penunjukkan tersebut berpotensi untuk merusak institusi Polri yang berusaha menjaga netralitas dan fokus pada tugas-tugas ketertiban dan keamanan," paparnya.
Adapun alasan Tjahjo Kumolo mengusulkan itu, yakni karena Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap memiliki potensi gangguan keamanan pun dikritiknya. Sebab, kata dia, perihal gangguan keamanan merupakan tanggung jawab Kepolisian.
Dan setiap daerah, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara tentunya memiliki Polda. "Kan ada Polda dan itu adalah tanggungjawab Kepolisian," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika memang ada kerawanan yang luar biasa, maka Kepolisian harus meningkatkan kesiapsiagaannya, fokus pada tugas pokok dan fungsinya, serta bekerjasama dengan aparatur setempat. "Bila ada kerawanan keamanan dalam negeri masa Mendagri harus diganti dari Kepolisian juga?" pungkasnya.
Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
Maka itu, usulan Tjahjo Kumolo itu terus menuai kritikan. "Terlepas dari perdebatan regulasi, bagi saya penunjukan tersebut merusak tatanan dan berpotensi menyeret Polisi lebih dalam pada pusaran politik praktis," ujar Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Sabtu (27/1/2018).
Menurut dia, sulit menampik bahwa tidak ada agenda politik di belakang penunjukkan perwira Polisi tersebut sebagai gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Bagi saya penunjukkan tersebut berpotensi untuk merusak institusi Polri yang berusaha menjaga netralitas dan fokus pada tugas-tugas ketertiban dan keamanan," paparnya.
Adapun alasan Tjahjo Kumolo mengusulkan itu, yakni karena Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap memiliki potensi gangguan keamanan pun dikritiknya. Sebab, kata dia, perihal gangguan keamanan merupakan tanggung jawab Kepolisian.
Dan setiap daerah, termasuk Jawa Barat dan Sumatera Utara tentunya memiliki Polda. "Kan ada Polda dan itu adalah tanggungjawab Kepolisian," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika memang ada kerawanan yang luar biasa, maka Kepolisian harus meningkatkan kesiapsiagaannya, fokus pada tugas pokok dan fungsinya, serta bekerjasama dengan aparatur setempat. "Bila ada kerawanan keamanan dalam negeri masa Mendagri harus diganti dari Kepolisian juga?" pungkasnya.
Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
(maf)
