Berbagai Jurus Kepala Daerah Dongkrak Akuntabilitas Kinerja

BATAM - Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera, Banten, dan Jawa Barat (Wilayah I) menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi 4,56 poin dari 49,87 pada 2016 menjadi 54,43 pada 2017. Rata-rata nilai juga di atas 50, yang artinya berada pada kategori CC.

Tercatat ada 62 kabupaten/kota dengan predikat B. Namun masih ada 102 kabupaten/kota (58,62%) dari total seluruh kabupaten/kota di Wilayah I masih mendapat nilai di bawah B, dan 57 kabupaten/kota predikat CC, 43 kabupaten/kota predikat C. Tidak ada lagi kabupaten/kota yang mendapat predikat D.

Hasil tersebut mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam perbaikan akuntabilitas kinerja. Berbagai cara dilakukan bupati dan wali kota untuk meningkatkan akuntabilitas. Tak jarang bupati atau wali kota membawa seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atau mengundang tim dari Jakarta guna memberikan asistensi dan bimbingan teknis.

Salah satu yang merasakan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Dia berterima kasih pada Kementerian PAN-RB karena telah membimbing wilayahnya. Dengan asistensi yang didapat, membuat pihaknya dapat memperbaiki pelayanan pemerintahan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Salah satu cara mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran dengann membangun e-government yang sudah terintegrasi seluruh kabupaten dan kota di Pemprov Kepri. Hasilnya, SAKIP Pemprov Kepri naik dari B pada 2016 menjadi BB di tahun 2017.

“Untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, bersih dan berdaya saing, kami telah membangun e-government, di mana seluruh kabupaten dan kota se-Kepri sudah terintegrasi. Ke depan akan terus kami kembangkan,” katanya, Jumat (26/1/2018) dalam rilis yang diterima SINDOnews.

Bukan hanya Kepri yang merasakan manfaat aistensi dan bimbingan teknis. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, Natuna berhasil memperoleh predikat BB dari predikat CC pada tahun 2016. Salah satu cara yang dilakukan dengan menindak tegas kepala OPD yang kinerjanya lamban. Misalnya dengan mengganti atau melakukan rotasi.

“Kalau ada program yang dimulai Januari namun hingga Juli tidak selesai, akan saya tanya kendalanya apa. Kita panggil kepala OPD-nya. Kalau alasan tidak relevan, akan kita ganti,” katanya.

Sementara Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan komitmen pimpinan merupakan dasar dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Upaya lain yang dilakukan adalah perbaikan SDM, dengan pendidikan dan pelatihan. Perencanaan juga harus matang.

Hasilnya, Kota Padang mendapat predikat BB tahun 2017, dari sebelumnya B. “Kami termotivasi sejak Pak Menpan hadir di Kota Padang. Dari situ kita berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, dan kita pun langsung membentuk Tim SAKIP,” ujarnya.

Daerah lain yang SAKIP-nya meningkat adalah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna mengatakan, pihaknya telah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 20% pada 2017. Hal tersebut didapat setelah adanya perbaiki perencanaan, serta menyelaraskan RPJMD dengan Renstra. Kota Cimahi berhasil mendapat predikat B, meningkat dari predikat tahun sebelumnya yang hanya C.

Tak ketinggalan, Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil menyodok nilai SAKIP dari sebelumnya D menjadi B pada 2017. "Ini bukti komitmen kami yang dengan sungguh-sunguh berusaha memperbaiki nilai SAKIP. Meskipun target kami sebelumnya BB, namun hasil ini cukup memuaskan,” ujarnya.