Plt Gubernur Polisi Dinilai Tak Tepat, Polri Diimbau Jaga Citra

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menentang usulan Menteri Dalam Negeri yang akan menunjuk dua jenderal polisi menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, rencana menunjuk jenderal polisi sebagai plt gubernur tidak tepat dilakukan di tahun politik.

"Apalagi saat ini ada jenderal polisi dan militer yang ikut pilkada 2018," kata Neta S Pane kepada SINDOnews, Jumat (26/1/2018).

Neta mengatakan, keberadaan jenderal polisi sebagai plt gubernur dalam pusaran pilkada bisa berdampak negatif bagi Polri.

Terutama di Jawa Barat lanjut Neta, keberadaan jenderal polisi sebagai plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme Polri.

Karenanya, untuk memastikan netralitas Polri, Neta mendorong agar Kapolri menolak usulan Mendagri tersebut. "Jika terjadi konflik dalam pilkada, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok," ucapnya.

"Jangan sampai ada tuduhan keterlibatan jenderal sebagai plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan Polri," tambah Neta.