Rencana Perwira Polri Plt Gubernur, Pemerintah Dinilai Panik
Jum'at, 26 Januari 2018 - 17:17 WIB
Rencana Perwira Polri Plt Gubernur, Pemerintah Dinilai Panik
A
A
A
JAKARTA - Usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar dua perwira tinggi Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjabat plt gubernur di provinsi yang menggelar pilkada terus menuai kritikan.
Kali ini, kritikan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid. Dia menilai usulan Tjahjo Kumolo itu sebagai bentuk kepanikan pemerintah dan Polri.
"Tindakan itu menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional," ujar Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2018).
Jika usulan Tjahjo Kumolo itu dilaksanakan, kata dia, maka hanya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada perwira tinggi Polri aktif menjabat gubernur.
Kata dia, umumnya penjabat, pelaksana tugas atau penjabat sementara diisi oleh pejabat di lingkungan Kemendagri atau pejabat daerah tersebut. Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
"Pemerintah tampaknya tidak percaya diri menghadapi pilkada di dua provinsi tersebut, sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya walau sering harus bertindak tidak netral, berbeda dengan TNI yabg setia kepada pemerintah tapi tetap netral," ujar legislator asal Jawa Barat ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Polri seharusnya terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagau Polri, bukan dalam posisi sebagai gubernur.
"Untuk daerah dimana ada cawagub berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur," pungkas wakil ketua komisi VIII DPR ini.
Kali ini, kritikan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid. Dia menilai usulan Tjahjo Kumolo itu sebagai bentuk kepanikan pemerintah dan Polri.
"Tindakan itu menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional," ujar Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2018).
Jika usulan Tjahjo Kumolo itu dilaksanakan, kata dia, maka hanya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada perwira tinggi Polri aktif menjabat gubernur.
Kata dia, umumnya penjabat, pelaksana tugas atau penjabat sementara diisi oleh pejabat di lingkungan Kemendagri atau pejabat daerah tersebut. Adapun M Iriawan diusulkan menjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Martuani Sormin diusulkan menjabat Gubernur Sumatera Utara.
"Pemerintah tampaknya tidak percaya diri menghadapi pilkada di dua provinsi tersebut, sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya walau sering harus bertindak tidak netral, berbeda dengan TNI yabg setia kepada pemerintah tapi tetap netral," ujar legislator asal Jawa Barat ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Polri seharusnya terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagau Polri, bukan dalam posisi sebagai gubernur.
"Untuk daerah dimana ada cawagub berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari desain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi gubernur," pungkas wakil ketua komisi VIII DPR ini.
(maf)
