Presiden Harus Ingatkan Mendagri, Jaga Marwah Pilkada Serentak 2018
Presiden Harus Ingatkan Mendagri, Jaga Marwah Pilkada Serentak 2018
A
A
A
JAKARTA - Jawa Barat (Jabar) dan Sumatra Utara (Sumut) menjadi daerah yang penting terkait pilkada 2018. Jabar menjadi provinsi terbanyak penduduknya di pulau Jawa, sementara Sumut terbanyak di Sumatra. Pelaksanaan Pilkada di kedua tempat ini tentu akan mendapatkan perhatian yang luas.
Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berharap, pilkada bisa dilaksanakan secara demokratis, fair dan berkeadilan. Termasuk, hak rakyat untuk memilih juga harus dijamin sepenuhnya dari segala bentuk dan potensi manipulasi.
(Baca juga: Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Dinilai Tak Tepat )
Menurutnya, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan. "Apalagi di kedua wilayah tersebut ada calon partai tertentu. Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu itu," terangnya.
Patut disayangkan kebijakan yang diambil terkait dengan pengisian Plt Kepala daerah yang akan diisi oleh pejabat Kepolisian tersebut. Kebijakan itu akan berpotensi mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi.
(Baca juga: Soal Plt Gubernur, Politikus Gerindra: Kenapa Harus Polisi? )
Apalagi banyak pihak mengatakan, Ini tahun politik dengan persaingan yang keras, oleh karenanya banyak kepentingan harus dilindungi demi pemilu yang fair dan demokratis.
"Maka tentulah kurang patut manakala ada pejabat polisi dijadikan Plt Gubernur. Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Tetapi bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari," ungkapnya.
(Baca juga: Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Diminta Dibatalkan )
Seperti diketahui, ada beberapa partai yang sudah mengusung calon kepala daerah dalam kontes pilkada di Jabar dan Sumut. Namun, dari beberapa calon tersebut, juga ada anggota polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar.
"Dan yang tidak habis membuat kami bertanya-tanya, polisi aktif pula yang ditugaskan pada kedua wilayah tersebut. Sekali lagi bagaimana kelak akan bisa menjaga netralitas," tanyanya.
(Baca juga: Jokowi Diminta Tolak Usulan Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur )
Saat ini, jika Mendagri tetap ngotot mengajukan Polisi aktif sebagai Plt Gubernur, maka harapannya hanya tinggal kepada Presiden Jokowi. "Kami percaya bahwa Bapak Presiden akan menjaga dengan baik netralitas Pilkada ini. Oleh karenanya kami berharap semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut," jelasnya.
Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berharap, pilkada bisa dilaksanakan secara demokratis, fair dan berkeadilan. Termasuk, hak rakyat untuk memilih juga harus dijamin sepenuhnya dari segala bentuk dan potensi manipulasi.
(Baca juga: Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Dinilai Tak Tepat )
Menurutnya, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat aktif kepolisian menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jabar dan Sumut patut dipertanyakan. "Apalagi di kedua wilayah tersebut ada calon partai tertentu. Patutlah banyak yang bertanya-tanya apakah hal ini untuk melindungi kepentingan calon-calon partai tertentu itu," terangnya.
Patut disayangkan kebijakan yang diambil terkait dengan pengisian Plt Kepala daerah yang akan diisi oleh pejabat Kepolisian tersebut. Kebijakan itu akan berpotensi mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi.
(Baca juga: Soal Plt Gubernur, Politikus Gerindra: Kenapa Harus Polisi? )
Apalagi banyak pihak mengatakan, Ini tahun politik dengan persaingan yang keras, oleh karenanya banyak kepentingan harus dilindungi demi pemilu yang fair dan demokratis.
"Maka tentulah kurang patut manakala ada pejabat polisi dijadikan Plt Gubernur. Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Tetapi bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari," ungkapnya.
(Baca juga: Penunjukan Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur Diminta Dibatalkan )
Seperti diketahui, ada beberapa partai yang sudah mengusung calon kepala daerah dalam kontes pilkada di Jabar dan Sumut. Namun, dari beberapa calon tersebut, juga ada anggota polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar.
"Dan yang tidak habis membuat kami bertanya-tanya, polisi aktif pula yang ditugaskan pada kedua wilayah tersebut. Sekali lagi bagaimana kelak akan bisa menjaga netralitas," tanyanya.
(Baca juga: Jokowi Diminta Tolak Usulan Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur )
Saat ini, jika Mendagri tetap ngotot mengajukan Polisi aktif sebagai Plt Gubernur, maka harapannya hanya tinggal kepada Presiden Jokowi. "Kami percaya bahwa Bapak Presiden akan menjaga dengan baik netralitas Pilkada ini. Oleh karenanya kami berharap semoga Presiden Jokowi bisa mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembantunya untuk tidak memaksakan kehendaknya tersebut," jelasnya.
(pur)
Explore More