Komentar JK soal Ketum dan Sekjen Golkar Masuk Kabinet Kerja
Rabu, 17 Januari 2018 - 14:52 WIB
Komentar JK soal Ketum dan Sekjen Golkar Masuk Kabinet Kerja
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) ikut berkomentar mengenai posisi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekjen nya, Idrus Marham yang sekarang masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Idrus baru saja dilantik Jokowi sebagai Menteri Sosial. Sedangkan Airlangga sudah lebih duluan masuk di kabinet menjadi Menteri Perindustrian pada reshuffle kabinet sebelumnya.
Menurut JK, posisi Airlangga yang rangkap jabatan dinilainya tidak ada persoalan. Sebab, seperti yang disebutkan Jokowi, Airlangga sebelum menjadi Ketum Golkar telah lebih dulu menjadi Menperin. Selain itu, tugasnya sebagai ketum bisa dilakukan oleh pengurus lainnya, dan tugas-tugas partai bisa dilakukan pada malam hari.
"Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia rangkap (jabatan)," ujar JK di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
JK menuturkan, nantinya siapa yang pantas mengisi Sekjen diserahkan sepenuhnya kepada internal Golkar. Politikus senior Golkar ini mengaku tak khawatir terkait kemungkinan adanya serangan politik yang menyatakan pemerintah dianggap tak konsisten karena memberikan menterinya rangkap jabatan.
"Itu adalah suatu kebijakan kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya," ucap dia.
Selain hal itu, JK juga menolak anggapan bahwa Golkar diistimewakan lantaran mendapat jatah dua kursi di kabinet. Penunjukan dua kader Golkar semata-mata untuk kepentingan akselerasi pembangunan, bukan untuk mengakomodir kepentingan politik.
"Politik itu kan kadang-kadang butuh ada suatu penilaian khusus. Namun demikian di samping itu sebagai Sekjen, Idrus berpengalaman di lapangan," pungkasnya.
Idrus baru saja dilantik Jokowi sebagai Menteri Sosial. Sedangkan Airlangga sudah lebih duluan masuk di kabinet menjadi Menteri Perindustrian pada reshuffle kabinet sebelumnya.
Menurut JK, posisi Airlangga yang rangkap jabatan dinilainya tidak ada persoalan. Sebab, seperti yang disebutkan Jokowi, Airlangga sebelum menjadi Ketum Golkar telah lebih dulu menjadi Menperin. Selain itu, tugasnya sebagai ketum bisa dilakukan oleh pengurus lainnya, dan tugas-tugas partai bisa dilakukan pada malam hari.
"Kalau sekjen berbeda dengan ketua. Kalau sekjen harus berada di kantor. Tak mungkin dia rangkap (jabatan)," ujar JK di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
JK menuturkan, nantinya siapa yang pantas mengisi Sekjen diserahkan sepenuhnya kepada internal Golkar. Politikus senior Golkar ini mengaku tak khawatir terkait kemungkinan adanya serangan politik yang menyatakan pemerintah dianggap tak konsisten karena memberikan menterinya rangkap jabatan.
"Itu adalah suatu kebijakan kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya," ucap dia.
Selain hal itu, JK juga menolak anggapan bahwa Golkar diistimewakan lantaran mendapat jatah dua kursi di kabinet. Penunjukan dua kader Golkar semata-mata untuk kepentingan akselerasi pembangunan, bukan untuk mengakomodir kepentingan politik.
"Politik itu kan kadang-kadang butuh ada suatu penilaian khusus. Namun demikian di samping itu sebagai Sekjen, Idrus berpengalaman di lapangan," pungkasnya.
(kri)
