Perludem: KPU Terlalu Bersahabat dengan TNI, Polri dan ASN Aktif
Sabtu, 13 Januari 2018 - 16:01 WIB
Perludem: KPU Terlalu Bersahabat dengan TNI, Polri dan ASN Aktif
A
A
A
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu bersahabat dengan anggota TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya, jumlah anggota TNI, Polri dan ASN aktif yang maju di Pilkada serentak 2018 meningkat.
"Soal TNI, Polri, ASN, saya kira KPU agak sedikit memberi celah dan terlalu bersahabat dengan TNI, Polri, ASN aktif dengan mengatakan kalau dia tidak jadi calon kan kasihan, masa kemudian juga harus dipecat dari jajarannya," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk Wajah Politik Pilkada 2018 di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2018).
Titi menambahkan, KPU harus membebaskan diri dari bias kepentingan. "Sudah jelas-jelas TNI, Polri, dan ASN tidak boleh berpolitik," ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, anggota TNI, Polri dan ASN aktif harus menerima konsekuensi sekali mencoba maju berpolitik. "Kalaupun gagal ditetapkan sebagai calon, ya itu bukan urusan KPU, karena dia sudah berani mengambil resiko untuk maju menjadi bagian dari politik praktis," tuturnya.
Diketahui, Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Anton yang masih perwira tinggi Polri aktif itu maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat mendampingi Tubagus Hasanuddin.
Kemudian, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi maju di Pilgub Sumatera Utara bersama Musa Rajekshah.
"Soal TNI, Polri, ASN, saya kira KPU agak sedikit memberi celah dan terlalu bersahabat dengan TNI, Polri, ASN aktif dengan mengatakan kalau dia tidak jadi calon kan kasihan, masa kemudian juga harus dipecat dari jajarannya," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk Wajah Politik Pilkada 2018 di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2018).
Titi menambahkan, KPU harus membebaskan diri dari bias kepentingan. "Sudah jelas-jelas TNI, Polri, dan ASN tidak boleh berpolitik," ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, anggota TNI, Polri dan ASN aktif harus menerima konsekuensi sekali mencoba maju berpolitik. "Kalaupun gagal ditetapkan sebagai calon, ya itu bukan urusan KPU, karena dia sudah berani mengambil resiko untuk maju menjadi bagian dari politik praktis," tuturnya.
Diketahui, Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Anton yang masih perwira tinggi Polri aktif itu maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat mendampingi Tubagus Hasanuddin.
Kemudian, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi maju di Pilgub Sumatera Utara bersama Musa Rajekshah.
(pur)
