Tiga Institusi Siap Lindungi Masyarakat dari Ancaman Hoax

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebut kementeriannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan dan yang lebih berkualitas.

Salah satunya mengawasi penggunaan media sosial (medsos) dari kegiatan yang menyimpang selama pelaksanaan pilkada.

Menurut dia, sesuai undang-undang, Kemenkominfo mempunyai tugas untuk menata konten dari media sosial.

“Tapi yang namanya konten itu mempunyai kapasitas dan kapabilitas karena memang dilatih dalam bentuk untuk mengawasi pemilu. Jadi kami berharap Bawaslu yang akan banyak menyajikan peran mengenai kontennya,” kata Rudiantara usai menggelar pertemuan di Gedung Bawaslu, di Jakarta, Selasa 9 Januari 2018.

Menurut dia, ketiga lembaga juga sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan membahas mengenai pengawasan medsos yang lebih rinci.

Dia juga memastikan kementeriannya telah memiliki sistem yang dapat mendeteksi kontek negatif yang potensial menyebar di tahapan kampanye nanti.

Rudiantara menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih dalam kepada masyarakat tentang bermedsos yang baik selama pelaksanaan pilkada.

Menurut dia, sosialisasi juga untuk menyadarkan masyarakat apabila menemukan konten negatif segera melapor atau tidak ikut menyebarkannya.

Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik rencana pertemuan penyelenggara pemilu dengan Kemenkominfo guna membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada 2018.

Menurut dia, fokus pembicaraan tentu menyasar pada pencegahan medsos dijadikan alat penyebaran kampanye hitam selama pelaksanaan pilkada.

“Jadi tidak lebih dari satu bulan ke depan KPU, Bawaslu, Kominfo dan beberapa platfrom media sosial akan menangani kerja sama untuk membuat pemilu ini indah menarik sekaligus melindungi pemilih dari berita berita yag hoax,” kata Arief.