DPR Dorong Penguatan Bulog Stabilkan Harga Pangan
DPR Dorong Penguatan Bulog Stabilkan Harga Pangan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi IV mendorong penguatan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk stabilkan harga pangan dan bahan pokok.
"Banyak variabel yang ikut mempengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Di antaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba. Bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta," kata Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (7/1/2018).
Menurutnya, Bulog yang berwenang dan melakukan tugas menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani.
"Artinya ketika hasil panen petani berlebih, Buloglah yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun ketika hasil panen petani berkurang (paceklik)," jelasnya.
Bulog jugalah yang akan mendistribusikan beras ke pasaran sehingga stok beras di pasaran tidak kurang. Sehingga masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
Sayangnya, semua itu belum bisa dilakukan Bulog dengan maksimal. Dengan batasan HPP yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal.
“HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti Petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkapnya.
Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stok beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran.
"Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Di awal tahun 2018 ini saja, Bulog hanya memiliki stok beras 1 juta ton. Diharapkan pada bulan Maret mendatang stok beras Bulog akan bertambah. Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan “air” untuk menyiramnya,” katanya.
Dia berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan atau ketetapan HPP tersebut, sehingga ada win-win solution bagi semuanya. Dimana ketika Petani memasuki masa panen, mereka tidak merugi untuk bisa menjual berasnya kepada Bulog. Begitupun ketika musim paceklik tiba (panen berkurang), masyarakat tidak akan berteriak akibat tingginya harga beras di pasaran akibat berkurangnya beras di pasaran.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus. Dia berharap Bulog harus full power untuk menstabilkan harga. "Kami di DPR akan terus mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal penganggaran atau lainnya," tandasnya.
"Banyak variabel yang ikut mempengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Di antaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba. Bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta," kata Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (7/1/2018).
Menurutnya, Bulog yang berwenang dan melakukan tugas menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani.
"Artinya ketika hasil panen petani berlebih, Buloglah yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun ketika hasil panen petani berkurang (paceklik)," jelasnya.
Bulog jugalah yang akan mendistribusikan beras ke pasaran sehingga stok beras di pasaran tidak kurang. Sehingga masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
Sayangnya, semua itu belum bisa dilakukan Bulog dengan maksimal. Dengan batasan HPP yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal.
“HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti Petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkapnya.
Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stok beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran.
"Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Di awal tahun 2018 ini saja, Bulog hanya memiliki stok beras 1 juta ton. Diharapkan pada bulan Maret mendatang stok beras Bulog akan bertambah. Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan “air” untuk menyiramnya,” katanya.
Dia berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan atau ketetapan HPP tersebut, sehingga ada win-win solution bagi semuanya. Dimana ketika Petani memasuki masa panen, mereka tidak merugi untuk bisa menjual berasnya kepada Bulog. Begitupun ketika musim paceklik tiba (panen berkurang), masyarakat tidak akan berteriak akibat tingginya harga beras di pasaran akibat berkurangnya beras di pasaran.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus. Dia berharap Bulog harus full power untuk menstabilkan harga. "Kami di DPR akan terus mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal penganggaran atau lainnya," tandasnya.
(rhs)
Explore More