Tahun Ini, BNPP Bangun Sembilan Pos Lintas Batas Negara
Kamis, 04 Januari 2018 - 10:56 WIB
Tahun Ini, BNPP Bangun Sembilan Pos Lintas Batas Negara
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan kembali membangun setidaknya sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada tahun ini. Sebelumnya selama tiga tahun ini pemerintah telah menuntaskan pembangunan tujuh PLBN.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan ini diharapkan tuntas pada 2019. "Akan ada rapat koordinasi untuk membahas tambahan PLBN selain tujuh yang telah dibangun," kata dia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Dia mengatakan, pembangunan PLBN merupakan hal yang penting di wilayah perbatasan. PLBN baru ini bisa dikategorikan tidak sebesar sebelumnya. PLBN tersebut di antaranya adalah PLBN Sota, PLBN di Pulau Rupat di Ka bupaten Bengkalis, Riau; PLBN di Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Kepri; PLBN Jogoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalbar; PLBN Jasa di Kabu paten Sintang, Kalbar; PLBN Sie Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kaltara; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Maritaing di Kabupaten Alor, NTT; dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, NTT.
"Ini (PLBN) kecil-kecil perlu penambahan. Misal di Kalimantan Utara (Kaltara) juga penting. Saya ke pelosok Kaltara, tapi tidak ada pintunya. Ada kantor imigrasi, tapi masih numpang," ucap dia.
Keberadaan PLBN ini juga penting untuk kedaulatan negara. Apalagi masih ada persoalan batas negara yang masih belum tuntas sampai sekarang, yakni dengan Timor Leste. "Contohnya Timor Leste itu ada wilayahnya yang di tengah-tengah Kabupaten Kupang. Bukan di Belu dan Malaka saja, ada di tengahnya. Itu problem juga. Dibangun luar biasa kan kita harus antisipasi," kata dia.
Selain PLBN, Tjahjo juga sebelumnya mengatakan anggaran perbatasan secara umum akan digunakan untuk pembangunan sosial-ekonomi. "Kemudian 187 kecamatan sudah masuk anggaran Kementerian Kesehatan untuk bangun puskesmas. Rumah sakit (RS) rujukan juga sudah dipersiapkan," kata dia, Rabu (3/1/2018). Selain fasilitas kesehatan, pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana ekonomi berupa pasar tradisional.
Sekretaris BNPP Hadi Prabowo menuturkan, ada kenaikan anggaran untuk perbatasan tahun ini sebesar 15%. Pada 2017 anggaran BNPP sebesar Rp173,24 miliar naik menjadi Rp203,54 miliar. "Anggaran ini akan digunakan untuk program pengelolaan bahwa wilayah negara dan kawasan perbatasan dan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya," ungkap dia.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pembangunan ini diharapkan tuntas pada 2019. "Akan ada rapat koordinasi untuk membahas tambahan PLBN selain tujuh yang telah dibangun," kata dia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Dia mengatakan, pembangunan PLBN merupakan hal yang penting di wilayah perbatasan. PLBN baru ini bisa dikategorikan tidak sebesar sebelumnya. PLBN tersebut di antaranya adalah PLBN Sota, PLBN di Pulau Rupat di Ka bupaten Bengkalis, Riau; PLBN di Pulau Serasan di Kabupaten Natuna, Kepri; PLBN Jogoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalbar; PLBN Jasa di Kabu paten Sintang, Kalbar; PLBN Sie Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kaltara; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; PLBN Maritaing di Kabupaten Alor, NTT; dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, NTT.
"Ini (PLBN) kecil-kecil perlu penambahan. Misal di Kalimantan Utara (Kaltara) juga penting. Saya ke pelosok Kaltara, tapi tidak ada pintunya. Ada kantor imigrasi, tapi masih numpang," ucap dia.
Keberadaan PLBN ini juga penting untuk kedaulatan negara. Apalagi masih ada persoalan batas negara yang masih belum tuntas sampai sekarang, yakni dengan Timor Leste. "Contohnya Timor Leste itu ada wilayahnya yang di tengah-tengah Kabupaten Kupang. Bukan di Belu dan Malaka saja, ada di tengahnya. Itu problem juga. Dibangun luar biasa kan kita harus antisipasi," kata dia.
Selain PLBN, Tjahjo juga sebelumnya mengatakan anggaran perbatasan secara umum akan digunakan untuk pembangunan sosial-ekonomi. "Kemudian 187 kecamatan sudah masuk anggaran Kementerian Kesehatan untuk bangun puskesmas. Rumah sakit (RS) rujukan juga sudah dipersiapkan," kata dia, Rabu (3/1/2018). Selain fasilitas kesehatan, pihaknya juga akan membangun sarana dan prasarana ekonomi berupa pasar tradisional.
Sekretaris BNPP Hadi Prabowo menuturkan, ada kenaikan anggaran untuk perbatasan tahun ini sebesar 15%. Pada 2017 anggaran BNPP sebesar Rp173,24 miliar naik menjadi Rp203,54 miliar. "Anggaran ini akan digunakan untuk program pengelolaan bahwa wilayah negara dan kawasan perbatasan dan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya," ungkap dia.
(amm)
