Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar
Sabtu, 30 Desember 2017 - 14:05 WIB
Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar
A
A
A
JAKARTA - Beberapa hari lagi tahun 2017 akan berakhir. Sejumlah peristiwa politik telah mewarnai tahun ketiga Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini.
Isu politik di Tanah Air diwarnai dengan pergantian kepemimpinan di daerah, kebijakan baru pemerintah, dan pergantian pejabat publik.
Berikut lima peristiwa politik sepanjang tahun 2017 yang menyita perhatian publik:
1. Pilkada Serentak dan Pergantian Gubernur DKI
![Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar]()
Sebanyak 101 daerah telah menggelar Pilkada serentak 2017. Pilkada digelar di tujuh provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten.
Pelaksanaan pilkada serentak berjalan relatif lancar. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 49 gugatan sengketa pilkada.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta paling menyedot perhatian luas secara nasional. Diikuti tiga pasangan calon, Pilgub DKI Jakarta akhirnya berlangsung dua putaran.
Pada putaran kedua, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang dengan meraih 57,96% suara mengalahkan pasangan incumbent Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (42,04%).
Anies-Sandi resmi menduduki kursi kepemimpinan Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 16 Oktober 2017.
2. Polemik Pembubaran Ormas
![Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar]()
Isu pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sempat meramaikan situasi nasional.
Isu tersebut muncul seiring rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Melalui perppu itu, pemerintah pun membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aksi protes pun bermunculan. Bahkan sejumlah pihak menggugat perppu tersebut MK.
Setelah melalui proses voting, akhirnya perppu ormas disahkan oleh DPR. Adapun partai yang menolak Perppu Ormas adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam putusannya, MK akhirnya menolak gugatan para pihak karena Perppu Ormas telah disahkan menjadi UU oleh DPR
3. Kasus E-KTP dan Lengsernya Setnov dari DPR
![Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar]()
Kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membelit Setya Novanto berdampak terhadap posisinya sebagai Ketua DPR.
Setnov resmi ditahan KPK pada 19 November 2017 setelah sempat dibantarkan di RSCM karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut praktis membuat Setnov tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.
Setnov pun menyatakan mundur dan menyurati pimpinan DPR. Dalam suratnya Setnov menghendaki Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun keinginan tersebut belum dapat direspons DPR.
Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyatakan belum dapat melantik Aziz dan menyerahkannya hal itu kepada Partai Golkar.
4. Pergantian Panglima TNI
![Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar]()
Pergantian pucuk pimpinan TNI resmi dilaksanakan pada 8 Desember 2017. Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Isu mutasi perwira tinggi (pati) TNI mewarnai masa-masa sebelum dan sesudah pergantian Panglima TNI. Sebelum menyerahkan jabatannya, Gatot pada 4 Desember melakukan mutasi terhadap 85 perwira TNI.
Sebagian kebijakan Panglima sebelumnya kemudian dibatalkan oleh Marsekal Hadi dengan menerbitkan surat keputusan pada tanggal 19 Desember 2017. Melalui surat tersebut, Marsekal Hadi membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI.
5. Kepemimpinan Baru Golkar
![Tahun Wajah Baru Pemimpin Ibu Kota, TNI, dan Partai Golkar]()
Kasus korupsi e-KTP yang membelit Setnov berdampak terhadap Partai Golkar. Tidak hanya mengganggu operasional, kasus Setnov juga dinilai mengganggu citra partai berlambang pohon beringin itu.
Setelah melalui berbagai rapat internal, akhirnya Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017. Hasil Munaslub mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setnov.
Isu politik di Tanah Air diwarnai dengan pergantian kepemimpinan di daerah, kebijakan baru pemerintah, dan pergantian pejabat publik.
Berikut lima peristiwa politik sepanjang tahun 2017 yang menyita perhatian publik:
1. Pilkada Serentak dan Pergantian Gubernur DKI
Sebanyak 101 daerah telah menggelar Pilkada serentak 2017. Pilkada digelar di tujuh provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten.
Pelaksanaan pilkada serentak berjalan relatif lancar. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 49 gugatan sengketa pilkada.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta paling menyedot perhatian luas secara nasional. Diikuti tiga pasangan calon, Pilgub DKI Jakarta akhirnya berlangsung dua putaran.
Pada putaran kedua, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang dengan meraih 57,96% suara mengalahkan pasangan incumbent Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (42,04%).
Anies-Sandi resmi menduduki kursi kepemimpinan Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 16 Oktober 2017.
2. Polemik Pembubaran Ormas
Isu pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) sempat meramaikan situasi nasional.
Isu tersebut muncul seiring rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Melalui perppu itu, pemerintah pun membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aksi protes pun bermunculan. Bahkan sejumlah pihak menggugat perppu tersebut MK.
Setelah melalui proses voting, akhirnya perppu ormas disahkan oleh DPR. Adapun partai yang menolak Perppu Ormas adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam putusannya, MK akhirnya menolak gugatan para pihak karena Perppu Ormas telah disahkan menjadi UU oleh DPR
3. Kasus E-KTP dan Lengsernya Setnov dari DPR
Kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang membelit Setya Novanto berdampak terhadap posisinya sebagai Ketua DPR.
Setnov resmi ditahan KPK pada 19 November 2017 setelah sempat dibantarkan di RSCM karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut praktis membuat Setnov tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.
Setnov pun menyatakan mundur dan menyurati pimpinan DPR. Dalam suratnya Setnov menghendaki Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun keinginan tersebut belum dapat direspons DPR.
Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyatakan belum dapat melantik Aziz dan menyerahkannya hal itu kepada Partai Golkar.
4. Pergantian Panglima TNI
Pergantian pucuk pimpinan TNI resmi dilaksanakan pada 8 Desember 2017. Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Isu mutasi perwira tinggi (pati) TNI mewarnai masa-masa sebelum dan sesudah pergantian Panglima TNI. Sebelum menyerahkan jabatannya, Gatot pada 4 Desember melakukan mutasi terhadap 85 perwira TNI.
Sebagian kebijakan Panglima sebelumnya kemudian dibatalkan oleh Marsekal Hadi dengan menerbitkan surat keputusan pada tanggal 19 Desember 2017. Melalui surat tersebut, Marsekal Hadi membatalkan mutasi 16 perwira tinggi TNI.
5. Kepemimpinan Baru Golkar
Kasus korupsi e-KTP yang membelit Setnov berdampak terhadap Partai Golkar. Tidak hanya mengganggu operasional, kasus Setnov juga dinilai mengganggu citra partai berlambang pohon beringin itu.
Setelah melalui berbagai rapat internal, akhirnya Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017. Hasil Munaslub mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setnov.
(dam)
