Capaian Kinerja Kementerian LHK Dinilai Cukup Baik

JAKARTA - Selama tahun 2017 ini, kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sangat baik. Ini terlihat dari turunnya titik kebakaran hutan yang sangat signifikan dan juga pelaksanaan hutan sosial atau hutan untuk masyarakat.

Selain itu, sikap tegas Menteri dan jajaran LHK dalam menata hutan dan lingkungan, meski harus melawan para raksasa yang selama puluhan tahun menikmati hasil hutan dan enggan untuk dikoreksi.

Penilaian tersebut disampaikan pegiat lingkungan hidup yang juga Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, dan Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB), Prof Bambang Hero secara terpisah.

Chalid Muhammad mengatakan, secara objektif dirinya melihat bahwa capaian Kementerian LHK selama 2017 dan juga ketika kabinet ini mulai bekerja akhir 2014, trennya cukup baik.

"Jika melihat dari satu aspek saja yakni kebakaran hutan, kita bisa membandingkan angka yang mencolok. Titik kebakaran hutan selama 2016-2017 turun drastis sebanyak 90 persen dari tahun sebelumnya, 2015-2016," kata Chalid Muhammad, dalam siaran pers, Rabu (27/12/2017).

Dia juga melihat capaian lain yakni pemanfaatan hutan untuk rakyat yang sebelumnya sulit dilaksanakan. Sementara masa Menteri LHK Siti Nurbaya, hal itu bisa direalisasi dengan penerapan konsep hutan sosial atau hutan untuk masyarakat.

Dalam konsep ini, rakyat boleh memanfaatkan hutan dan pada saat bersamaan, rakyat juga dididik untuk bisa melindungi hutan sebagai sumber kehidupan.

"Untuk saat ini baru tercapai sekitar 2 juta hektare dari target Kementerian LHK sebesar 12,7 hektare. Konsep hutan sosial ini harus kita dukung agar keadilan dalam pemanfaatan hutan bisa dicapai," ujar Chalid.

Penegasan senada dikemukakan Guru Besar IPB Prof Bambang Hero yang mengatakan, jumlah kejadian dan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2016 dan 2017 turun sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2015.

Kualitas penanganan juga tampak lebih baik ditambah lagi dengan penegakan hukum kasus karhutla tdk hanya diterapkan sanksi pidana, perdata tetapi juga sanksi administrasi.

Namun katanya, ada beberapa lokasi kebakaran yang potensial tahun ini yang menyumbangkan hotspot cukup signifikan seperti di NTT, Papua, dan Sulawesi yang juga menuntut perhatian serius.

Harapannya semoga Kementerian LHK tidak terlelap dengan keberhasilan itu semua, namun seharusnya menjadi cambuk untuk lebih baik lagi dengan mengedepankan tindakan pencegahan lebih dominan.

"Oleh karena itu perlu dukungan kuat dari semua pihak agar Menteri LHK tidak surut untuk melakukan koreksi. Perlu dukungan Presiden secara sungguh-sungguh agar instruksi Presiden agar Kementerian LHK lakukan koreksi bisa jalan dengan baik," ujar Bambang Hero.