PDIP Tak Khawatirkan Polemik Nama Ganjar Pranowo di Kasus E-KTP
Kamis, 21 Desember 2017 - 17:37 WIB
PDIP Tak Khawatirkan Polemik Nama Ganjar Pranowo di Kasus E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak khawatir dengan polemik penyebutan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk (e-KTP).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
"Kecuali itu statusnya terpidana. Partai tentu melakukan evaluasi-evaluasi," kata Hasto di sela-sela diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum PDIP di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12/2017). (Baca juga: Pengacara Setnov Pertanyakan Hilangnya Tiga Nama Politikus PDIP )
Hasto berpendapat munculnya nama Ganjar dalam sidang kasus e-KTP tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang. Hal itu dikatakanya terkait kapasitas Ganjar yang saat ini incumbent dan berpeluang kembali diusung pada Pilgub Jateng.
Dia pun menegaskan PDIP tidak terkait dengan proyek e-KTP karena saat itu berada di luar pemerintahan. Apalagi, kata dia, konsep e-KTP pemerintah ketika itu berbeda dengan yang digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dengan demikian, kata dia, PDIP tidak ikut-ikutan dalam proses pengadaan proyek tersebut. "Seharusnya pemerintahan saat itu juga memberikan penjelasan, mengapa terjadi persoalan yang melibatkan begitu besar kerugian negara. Dari kasus Bank century, Hambalang, dan sebagainya. Artinya ada persoalan sistem ada persoalan kepimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli," tutur Hasto.
Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk dapat berkiprah, berkompetisi demi kebaikan agar dapat menciptakan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga dan manusia lain.
“Di situlah kita ini berkompetisi. Bukan berkompetisi untuk saling menghilangkan, bukan saling menghancurkan, saling melecehkan orang lain atau saling meniadakan. Bukan seperti itu kita berkompetisi,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
"Kecuali itu statusnya terpidana. Partai tentu melakukan evaluasi-evaluasi," kata Hasto di sela-sela diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Hukum PDIP di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12/2017). (Baca juga: Pengacara Setnov Pertanyakan Hilangnya Tiga Nama Politikus PDIP )
Hasto berpendapat munculnya nama Ganjar dalam sidang kasus e-KTP tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang. Hal itu dikatakanya terkait kapasitas Ganjar yang saat ini incumbent dan berpeluang kembali diusung pada Pilgub Jateng.
Dia pun menegaskan PDIP tidak terkait dengan proyek e-KTP karena saat itu berada di luar pemerintahan. Apalagi, kata dia, konsep e-KTP pemerintah ketika itu berbeda dengan yang digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dengan demikian, kata dia, PDIP tidak ikut-ikutan dalam proses pengadaan proyek tersebut. "Seharusnya pemerintahan saat itu juga memberikan penjelasan, mengapa terjadi persoalan yang melibatkan begitu besar kerugian negara. Dari kasus Bank century, Hambalang, dan sebagainya. Artinya ada persoalan sistem ada persoalan kepimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli," tutur Hasto.
Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk dapat berkiprah, berkompetisi demi kebaikan agar dapat menciptakan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga dan manusia lain.
“Di situlah kita ini berkompetisi. Bukan berkompetisi untuk saling menghilangkan, bukan saling menghancurkan, saling melecehkan orang lain atau saling meniadakan. Bukan seperti itu kita berkompetisi,” ucapnya.
(dam)
