Pemuda Perindo Desak Jokowi Serius Selesaikan Kasus-kasus HAM
Senin, 11 Desember 2017 - 15:05 WIB
Pemuda Perindo Desak Jokowi Serius Selesaikan Kasus-kasus HAM
A
A
A
JAKARTA - Memperingati hari hak asasi manusia (HAM) dunia 10 Desember, Pemuda Perindo meminta secara khusus perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini sesuai dengan janji-janji kampanye Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai Presiden.
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra mengatakan, momentum hari HAM tidak boleh cuma sebagai seremonial saja. “Jokowi harus selesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Talangsari, Papua, Wamena, Semanggi, penculikan aktivis 98, tragedi Trisakti dan Semanggi serta banyak lagi kasus HAM yang mandek,” kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra dalam rilis yang diterima SINDOnews, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, Komnas HAM berkali-kali menyatakan penyelidikan sudah selesai namun pada tahap proses penyidikan di kejaksaan selalu berkilah belum selesai. ”Di posisi ini peran Jokowi harus bijak untuk mengintervensi kejaksaan yang notabene ada di bawah kuasanya. Jangan kemudian Jokowi terlalu sibuk mengurus infrastruktur dan melupakan persoalan HAM ini,” papar Effendi yang juga merupakan praktisi hukum tersebut.
Effendi berharap Jokowi harus sama bagusnya mengurus penuntasan kasus HAM dengan percepatan infrastruktur di Indonesia. Dia menilai, percuma infrastruktur maju namun persoalan HAM masih dapat nilai nol.
Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra mengatakan, momentum hari HAM tidak boleh cuma sebagai seremonial saja. “Jokowi harus selesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM seperti Talangsari, Papua, Wamena, Semanggi, penculikan aktivis 98, tragedi Trisakti dan Semanggi serta banyak lagi kasus HAM yang mandek,” kata Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra dalam rilis yang diterima SINDOnews, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, Komnas HAM berkali-kali menyatakan penyelidikan sudah selesai namun pada tahap proses penyidikan di kejaksaan selalu berkilah belum selesai. ”Di posisi ini peran Jokowi harus bijak untuk mengintervensi kejaksaan yang notabene ada di bawah kuasanya. Jangan kemudian Jokowi terlalu sibuk mengurus infrastruktur dan melupakan persoalan HAM ini,” papar Effendi yang juga merupakan praktisi hukum tersebut.
Effendi berharap Jokowi harus sama bagusnya mengurus penuntasan kasus HAM dengan percepatan infrastruktur di Indonesia. Dia menilai, percuma infrastruktur maju namun persoalan HAM masih dapat nilai nol.
(poe)
