Langkah Bawaslu-Polri Terkait Daerah Rawan Pilkada Diapresiasi
Jum'at, 01 Desember 2017 - 16:31 WIB
Langkah Bawaslu-Polri Terkait Daerah Rawan Pilkada Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri yang telah mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diapresiasi Partai Persatuan Pembangun (PPP).
Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) mengatakan hal itu, sebab IKP Pilkada 2018 dianggap sebagai langkah antisipatif.
"Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan. Bahwa apa yang terjadi di DKI juga rawan terulang di beberapa tempat," kata Romi, Jumat (1/12/2017).
Romi mengungkapkan, jumlah pemilih yang terlibat mencapai 87 persen dari pemilih pada Pemilu 2014 lalu walaupun Pilkada serentak 2018 hanya di lakukan di 171 daerah.
"Karena lima provinsi penyumbang suara terbesar ikut pilkada. Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel. Sehingga kerawanan itu pada titik kontestasi, di mana kontestasi pemilih pemilih terbesar turut serta," ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini pun khawatir, besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama Kepolisian.
Contohnya kata Romi, dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya harus meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.
"Besok tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri-sendiri," ungkapnya.
Sehingga, perbantuan aparat Kepolisian menjadi sulit. Maka itu, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak dalam Pilkada diminta untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat.
Kata dia, semua pihak harus meletakkan pilkada sebagai sebuah perayaan demokrasi. "Bukan tempatnya menjadikan pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan segala cara dan kita tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan di antara saudara sebangsa setanah air," ujarnya.
Dia juga meminta masyarakat tidak asal mengkonsumsi informasi di media sosial. Pasalnya, banyak informasi di media sosial yang validitasnya dipertanyakan.
"Karena saat ini ada ratusan ribu bahkan jutaan situs yang diproduksi untuk mereproduksi hoax. Atau berita palsu," katanya.
Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) mengatakan hal itu, sebab IKP Pilkada 2018 dianggap sebagai langkah antisipatif.
"Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan. Bahwa apa yang terjadi di DKI juga rawan terulang di beberapa tempat," kata Romi, Jumat (1/12/2017).
Romi mengungkapkan, jumlah pemilih yang terlibat mencapai 87 persen dari pemilih pada Pemilu 2014 lalu walaupun Pilkada serentak 2018 hanya di lakukan di 171 daerah.
"Karena lima provinsi penyumbang suara terbesar ikut pilkada. Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel. Sehingga kerawanan itu pada titik kontestasi, di mana kontestasi pemilih pemilih terbesar turut serta," ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini pun khawatir, besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama Kepolisian.
Contohnya kata Romi, dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya harus meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.
"Besok tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri-sendiri," ungkapnya.
Sehingga, perbantuan aparat Kepolisian menjadi sulit. Maka itu, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak dalam Pilkada diminta untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat.
Kata dia, semua pihak harus meletakkan pilkada sebagai sebuah perayaan demokrasi. "Bukan tempatnya menjadikan pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan segala cara dan kita tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan di antara saudara sebangsa setanah air," ujarnya.
Dia juga meminta masyarakat tidak asal mengkonsumsi informasi di media sosial. Pasalnya, banyak informasi di media sosial yang validitasnya dipertanyakan.
"Karena saat ini ada ratusan ribu bahkan jutaan situs yang diproduksi untuk mereproduksi hoax. Atau berita palsu," katanya.
(maf)
