KPK Diminta Tak Gentar Tangkap Pejabat yang Terlibat Kasus E-KTP
Rabu, 29 November 2017 - 19:13 WIB
KPK Diminta Tak Gentar Tangkap Pejabat yang Terlibat Kasus E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap pejabat-pejabat aktif yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Adhie sapaannya menegaskan, bila KPK sudah memulai dengan menangkap Ketua DPR Setya Novanto, maka lembaga antirasuah tersebut harus menangkap pejabat-pejabat aktif lainnya.
"Saya melihat begini, KPK sudah memulai hal dengan Setnov. Jadi kalau KPK membedakan kepada koruptor yang lain ya rakyat akan tahu kalau KPK bermain-bermain," ujar Adhie dalam diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini menilai, KPK harus berani mengusut keterlibatan sejumlah pejabat aktif semisal Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
"Harusnya kalau satu diperlakukan begitu kan semua juga harus diperlakukan seperti itu. Kalau tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ke Setnov, maka masyarakat akan lebih yakin memang ada agenda politik," kata dia.
Sementara itu di tempat yang sama, Presidium Persatuan Pergerakan Andriyanto mengaku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Adhie Massardi. Menurutnya, KPK harus berani mengungkap keterlibatan pejabat-pejabat lain dalam korupsi e-KTP.
"Mau Ganjar (Gubernur Jateng), mau Yasonna atau mantan Mendagri (Gamawan Fauzi) harus berani mengusut tuntas. Jangan hanya OTT kecil saja. Kalau enggak ya tidak akan jera," tegas dia.
Tidak hanya itu, politikus PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menegaskan tidak mentoleril keterlibatan kader partainya bila memang ikut dalam mega korupsi e-KTP. Sekalipun, itu Menkumham Yasonna Laoly.
"Kita juga tidak ingin mentolerir atau tindakan yang dilakukan anggota dewan pada periode lalu. Kalau memang semuanya terbukti kita mendukung pemberantasan itu," tandas dia.
Adhie sapaannya menegaskan, bila KPK sudah memulai dengan menangkap Ketua DPR Setya Novanto, maka lembaga antirasuah tersebut harus menangkap pejabat-pejabat aktif lainnya.
"Saya melihat begini, KPK sudah memulai hal dengan Setnov. Jadi kalau KPK membedakan kepada koruptor yang lain ya rakyat akan tahu kalau KPK bermain-bermain," ujar Adhie dalam diskusi di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).
Mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini menilai, KPK harus berani mengusut keterlibatan sejumlah pejabat aktif semisal Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
"Harusnya kalau satu diperlakukan begitu kan semua juga harus diperlakukan seperti itu. Kalau tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ke Setnov, maka masyarakat akan lebih yakin memang ada agenda politik," kata dia.
Sementara itu di tempat yang sama, Presidium Persatuan Pergerakan Andriyanto mengaku setuju dengan apa yang disampaikan oleh Adhie Massardi. Menurutnya, KPK harus berani mengungkap keterlibatan pejabat-pejabat lain dalam korupsi e-KTP.
"Mau Ganjar (Gubernur Jateng), mau Yasonna atau mantan Mendagri (Gamawan Fauzi) harus berani mengusut tuntas. Jangan hanya OTT kecil saja. Kalau enggak ya tidak akan jera," tegas dia.
Tidak hanya itu, politikus PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menegaskan tidak mentoleril keterlibatan kader partainya bila memang ikut dalam mega korupsi e-KTP. Sekalipun, itu Menkumham Yasonna Laoly.
"Kita juga tidak ingin mentolerir atau tindakan yang dilakukan anggota dewan pada periode lalu. Kalau memang semuanya terbukti kita mendukung pemberantasan itu," tandas dia.
(kri)
