DPR: Ini Waktunya Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan nama calon panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sebab, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Panglima sekarang sudah memasuki masa pensiun bulan Maret," kata Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
"Nah sekarang seharusnya pada masa-masa ini Presiden menyampaikan surat kepada DPR untuk komisi I melakukan fit and proper test," imbuhnya.
Sehingga lanjut dia, berdasarkan jadwal, pangganti Gatot Nurmantyo mulai mengemban tugas sebagai panglima TNI pada Maret 2018 mendatang.
Adapun mengenai matra mana yang pas menjadi panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. "Yah itu soal panglima hak dari prerogatif presiden, harus menghargai itu," paparnya.
Namun menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Presiden Jokowi. "Pertama organisasi TNI sendiri ke dalam," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia menambahkan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dikendalikan oleh seorang panglima TNI.
"Tang kedua aspek eksternal yang menyangkut ancaman dan prioritas pembangunan posisi pertahanan kita sehingga itu yang harus jadi pertimbangan," bebernya.
Sebab, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.
"Panglima sekarang sudah memasuki masa pensiun bulan Maret," kata Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
"Nah sekarang seharusnya pada masa-masa ini Presiden menyampaikan surat kepada DPR untuk komisi I melakukan fit and proper test," imbuhnya.
Sehingga lanjut dia, berdasarkan jadwal, pangganti Gatot Nurmantyo mulai mengemban tugas sebagai panglima TNI pada Maret 2018 mendatang.
Adapun mengenai matra mana yang pas menjadi panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. "Yah itu soal panglima hak dari prerogatif presiden, harus menghargai itu," paparnya.
Namun menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan Presiden Jokowi. "Pertama organisasi TNI sendiri ke dalam," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia menambahkan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dikendalikan oleh seorang panglima TNI.
"Tang kedua aspek eksternal yang menyangkut ancaman dan prioritas pembangunan posisi pertahanan kita sehingga itu yang harus jadi pertimbangan," bebernya.
(maf)