Dewan Pakar Usulkan Idrus Marham Jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar
Selasa, 21 November 2017 - 03:30 WIB
Dewan Pakar Usulkan Idrus Marham Jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Untuk mengatasi kekosongan pucuk pimpinan Partai Golakr, Dewan Pakar mengusulkan Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) ketua umum.
Dewan Pakar Partai Golkar talah melaksanakan rapat bersama pada Senin (21/11/2017) kemarin dan melahirkan beberapa keputusan. Di antaranya meminta KPK agar bersikap adil dan tidak tebang pilih. Artinya, KPK harus melakukan penegakan hukum kasus e-KTP kepada semua pihak, tidak hanya terfokus pada kader-kader Partai Golkar.
"Kemudian mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda munaslub bersifat tunggal, yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
Dewan Pakar, kata dia, mendukung penuh usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Idrus Marham sebagai Plt ketua umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari.
"Khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan munaslub partai sesegera mungkin. Sedangkan Plt Sekjen, kami usulkan untuk dipilih oleh DPP Partai Golkar, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji," ujarnya.
Agung juga mengatakan Dewan Pakar sedang mempersiapkan usulan tata cara pemilihan ketua umum yang baru, yang pada intinya mencegah terjadinya money politics yang bersifat transaksional. Dia juga mempertegas bahwa upaya pergantian ketua umum itu harus melalui musyawarah nasional.
Saat ini Dewan Pakar hanya mengusulkan Plt ketua umum agar kegiatan operasional partai tidak stagnan. "Untuk melancarkan tugas sehari-hari, Novanto sudah menunjuk Idrus Marham sebagai Plt. Jadi bukan kami yang berinisiatif," tandasnya.
Penunjukan Idrus Marham sebagai Plt belum final karena masih sebatas usulan. Hal tersebut akan ditetapkan dalam rapat pleno yang akan digelar hari ini. "Ini belum final, baru usulan. Nanti itu keputusannya di rapat pleno. Putusan tergantung putusan pleno. Pandangan kami, kenapa Idrus, karena Nurdin Halid (Ketua Harian) sedang fokus untuk jadi cagub Sulsel," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, Plt Ketum punya kewenangan yang hampir sama dengan ketua umum. "Kekuasaan di Golkar tidak bisa dilimpahkan, semua kader bisa jadi Plt, bisa ketua harian, Sekjen, semua punya kesempatan," jelasnya.
Dia berharap penentuan Plt Ketua nanti tidak sampai pada cara voting, namun bisa diselesaikan secara musayawarah mufakat. "Situasi hari ini enggak membutuhkan voting. Situasi hari ini membutuhkan yang metoriti, membangun kebersamaan yang lebih soft, karena enggak ada waktu lagi kita," pungkasnya.
Dewan Pakar Partai Golkar talah melaksanakan rapat bersama pada Senin (21/11/2017) kemarin dan melahirkan beberapa keputusan. Di antaranya meminta KPK agar bersikap adil dan tidak tebang pilih. Artinya, KPK harus melakukan penegakan hukum kasus e-KTP kepada semua pihak, tidak hanya terfokus pada kader-kader Partai Golkar.
"Kemudian mengusulkan kepada DPP Partai Golkar agar agenda munaslub bersifat tunggal, yaitu memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.
Dewan Pakar, kata dia, mendukung penuh usulan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Idrus Marham sebagai Plt ketua umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari.
"Khususnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan munaslub partai sesegera mungkin. Sedangkan Plt Sekjen, kami usulkan untuk dipilih oleh DPP Partai Golkar, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga, dan Sarmuji," ujarnya.
Agung juga mengatakan Dewan Pakar sedang mempersiapkan usulan tata cara pemilihan ketua umum yang baru, yang pada intinya mencegah terjadinya money politics yang bersifat transaksional. Dia juga mempertegas bahwa upaya pergantian ketua umum itu harus melalui musyawarah nasional.
Saat ini Dewan Pakar hanya mengusulkan Plt ketua umum agar kegiatan operasional partai tidak stagnan. "Untuk melancarkan tugas sehari-hari, Novanto sudah menunjuk Idrus Marham sebagai Plt. Jadi bukan kami yang berinisiatif," tandasnya.
Penunjukan Idrus Marham sebagai Plt belum final karena masih sebatas usulan. Hal tersebut akan ditetapkan dalam rapat pleno yang akan digelar hari ini. "Ini belum final, baru usulan. Nanti itu keputusannya di rapat pleno. Putusan tergantung putusan pleno. Pandangan kami, kenapa Idrus, karena Nurdin Halid (Ketua Harian) sedang fokus untuk jadi cagub Sulsel," jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, Plt Ketum punya kewenangan yang hampir sama dengan ketua umum. "Kekuasaan di Golkar tidak bisa dilimpahkan, semua kader bisa jadi Plt, bisa ketua harian, Sekjen, semua punya kesempatan," jelasnya.
Dia berharap penentuan Plt Ketua nanti tidak sampai pada cara voting, namun bisa diselesaikan secara musayawarah mufakat. "Situasi hari ini enggak membutuhkan voting. Situasi hari ini membutuhkan yang metoriti, membangun kebersamaan yang lebih soft, karena enggak ada waktu lagi kita," pungkasnya.
(thm)
