Urgensi Verifikasi Faktual Bagi Seluruh Parpol Peserta Pemilu
Rabu, 08 November 2017 - 11:26 WIB
Urgensi Verifikasi Faktual Bagi Seluruh Parpol Peserta Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus membeberkan urgensi dilakukannya verifikasi bagi seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu tanpa membedakan antara parpol lama dan parpol baru.
Lucius mengatakan, verifikasi seharusnya merupakan proses cross check kesiapan partai untuk mengikuti pemilu. Cross check itu untuk memastikan bahwa semua parpol berangkat dari titik yang sama dalam menghadapi pemilu.
Dalam jeda waktu antara pemilu terdahulu dengan pemilu yang akan datang, sangat mungkin ada banyak perubahan kondisi parpol yang disebabkan oleh masalah-masalah internal parpol.
"Oleh karena itu mengecek kelengkapan administratif dan faktual seharusnya dilakukan terhadap semua parpol," kata Lucius kepada Sindonews, Rabu (8/11/2017).
Lucius menambahkan, urgensi keputusan Mahkamah Konstitusi semakin nyata ketika mengetahui bahwa hasil verifikasi awal terhadap parpol-parpol menemukan bahwa dari 13 parpol yang dinyatakan tidak lolos, ada dua yang merupakan partai yang sudah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya.
"Ini membuktikan bahwa kondisi parpol-parpol yang bahkan sudah lolos verifikasi terdahulu bisa sangat berbeda jauh saat ini," ucap Lucius.
Dengan adanya keputusan KPU yang tidak meloloskan dua partai yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya, lanjut Lucius, maka urgensi keputusan MK untuk membatalkan ketentuan mengenai verifikasi hanya untuk partai-partai baru dalam UU Pemilu sangat mendesak.
"Saya kira keputusannya tak bisa tidak harus membatalkan pasal verifikasi yang membebaskan partai-partai lama yang sudah diverifikasi pada pemilu sebelumnya. Dua kasus parpol yang dibatalkan KPU dalam verifikasi awal membuktikan bahwa keharusan verifikasi berlaku untuk semua partai tanpa membedakan antara partai baru dan lama," ucap Lucius.
Lucius mengatakan, verifikasi seharusnya merupakan proses cross check kesiapan partai untuk mengikuti pemilu. Cross check itu untuk memastikan bahwa semua parpol berangkat dari titik yang sama dalam menghadapi pemilu.
Dalam jeda waktu antara pemilu terdahulu dengan pemilu yang akan datang, sangat mungkin ada banyak perubahan kondisi parpol yang disebabkan oleh masalah-masalah internal parpol.
"Oleh karena itu mengecek kelengkapan administratif dan faktual seharusnya dilakukan terhadap semua parpol," kata Lucius kepada Sindonews, Rabu (8/11/2017).
Lucius menambahkan, urgensi keputusan Mahkamah Konstitusi semakin nyata ketika mengetahui bahwa hasil verifikasi awal terhadap parpol-parpol menemukan bahwa dari 13 parpol yang dinyatakan tidak lolos, ada dua yang merupakan partai yang sudah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya.
"Ini membuktikan bahwa kondisi parpol-parpol yang bahkan sudah lolos verifikasi terdahulu bisa sangat berbeda jauh saat ini," ucap Lucius.
Dengan adanya keputusan KPU yang tidak meloloskan dua partai yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya, lanjut Lucius, maka urgensi keputusan MK untuk membatalkan ketentuan mengenai verifikasi hanya untuk partai-partai baru dalam UU Pemilu sangat mendesak.
"Saya kira keputusannya tak bisa tidak harus membatalkan pasal verifikasi yang membebaskan partai-partai lama yang sudah diverifikasi pada pemilu sebelumnya. Dua kasus parpol yang dibatalkan KPU dalam verifikasi awal membuktikan bahwa keharusan verifikasi berlaku untuk semua partai tanpa membedakan antara partai baru dan lama," ucap Lucius.
(pur)
